Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bupati Mateng Berlanjut

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bupati Mateng Berlanjut

MAJENE, TERASSULBAR — Kasus pelaporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Sekertaris Partai Golkar Majene berbuntut panjang.

Kuasa hukum Irfan Syarif, Hari Ananda Gani, SH menyebut pihaknya akan menuntut balik pihak Kepolisian jika ada unsur penegakan Hak Asasi Manusia yang di abaikan saat pemeriksaan kliennya.

“Proses hukum yang di alami oleh klien kami saat ini, kami melihat adanya kesewenang-wenangan yang di duga di lakukan oleh pihak Polres Majene dan Polda Sulawesi Barat,” kata Hari saat ditemui di salah satu Warkop di Majene, Senin 20 April 2020.

Kata Hari, salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak Polres Majene yaitu dengan mendatangi kliennya di kediamannya untuk segera menghadap kepada Kasat Reskrim Polres Majene. Pemanggilan itu dilakukan tanpa menunjukkan surat Pemanggilan atau undangan klarifikasi.

“Seharusnya kalaupun klien kami terlapor ataukah terperiksa mesti di dasari surat panggilan atau undangan klarifikasi. Klien kami di perlakukan tidak sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana terhadap masalah yang di hadapinya,” ujarnya.

Menurutnya, bentuk kriminalisasinya juga di buktikan oleh adanya penahanan terhadap Irfan Syarif yang melewati batas waktu 1×24 jam. Kata dia prosedur penangkapan dan penahanan di atur dalam KUHAP Pidana secara tegas harus memiliki dasar 2 alat bukti yang cukup.” Pada perkara ini klien kami belum berstatus tersangka, kenapa mesti di tahan,” ungkapnya.

Selain itu dia menjelaskan, bahwa dasar laporan pelapor juga tidak mendasar karena perkara ini adalah delik aduan dimana korbannya adalah Bupati Mamuju Tengah,” semestinya pihak Polres Mamuju Tengah profesional dalam menerima Laporan masyarakat terhadap adanya dugaan-dugaan tindak pidana di masyarakat, tidak serta merta menerima laporan tersebut,” kata dia menandaskan.

Akibat hukum terhadap pelaporan tersebut, pihak kuasa Hukum Irfan Syarif akan melakukan pelaporan balik terhadap pelapor. Bahkan masalah ini juga akan diteruskan ke Komisi III DPR RI untuk melaporkan oknum-oknum Polisi di Polres Majene dan Oknum polisi di Polda Sulawesi Barat yang di duga telah memperlakukan kliennya tidak sesuai prosedur KUHAP Pidana.

“Menurut hemat kami ada tindakan kesewenang wenangan yang di duga di lakukan oleh oknum tertentu di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat,” ujarnya.

Sebagai pencari keadilan yang melindungi hak-hak kliennya. Pihaknya akan melakukan segala upaya hukum jika ada Hak Asasi Manusia yang di langgar oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.(dln)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *