Jalan Provinsi Harus Lebih Dioptimalkan Penanganannya

Penjabat Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai 4, Kantor Gubernur Sulbar

MAMUJU,TERASSULBAR – Pemprov Sulbar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Sulbar yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 April 2017.

Musrenbang kali ini mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Produktifitas Wilayah, Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja  Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2018.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dalam sambutannya mengatakan,  kondisi jalan nasional di  Sulbar pada tahun 2016 total panjang jalan Sulbar mencapai 763,17 km , dimana 86,68 persen masuk dalam kondisi mantap dan 13,32 persen masih kondisi rusak. Hal tersebut akan terus didorong demi mendapat perhatian dari pemerintah pusat.  Sedangkan jalan provinsi dengan panjang 349, 67 km dimana terdapat 21,10 persen kondisi mantap, 38,30 persen kondisi sedang dan 40,60  persen dalam keadaan rusak berat.

“Diharapkan kedepan fokus penanganan jalan provinsi bisa lebih optimal, terutama  di daerah lampa, Matangga, Keppe, Salubatu, Bonehau, Kalumpang, Batuisi, Batas Sulsel (luwu utara) dan beberapa jalan provinsi lain penghubung sentra-sentra berbagai komoditas perkebunan   dan pertanian yang potensial antar kabupaten di Sulbar. Saya berharap agar pelaksanaan musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 dapat ini dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan  perencanaan pembangunan kedepan, dengan harapan perencanaan akan semakin baik dan  berkualitas ke depan.” papar Carlo

Jenderal dua bintang tersebut juga memaparkan, beberapa capaian  pembangunan Sulawesi Barat  yang telah dilakukan yaitu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi. Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6, 03 persen atau  lebih rendah di tahun 2015 yang mencapai 7,39 persen. Meskipun lebih rendah,  pertumbuhan tersebut masih positif dan masih berada pada angka rata-rata nasional mencapai 5,02 persen.

Lebih lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan signifikan. Di awal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin  pada tahun  2006  sebesar 19,30 persen,  dan akhirnya dengan kerja keras dapat  diturunkan  menjadi  11,19 persen pada tahun 2016. Akan tetapi,  masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,70 persen.  Untuk Sulawesi Barat,  jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 121, 83 ribu jiwa atau sekitar 82, 93 persen , penduduk miskin yang berada di pedesaan  dan penduduk miskin perkotaan  sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen. Dalam target tingkat kemiskinan nasional (RPJM 2014-2019) untuk Sulbar ditetapkan sebesar 7,1 persen sehingga dibutuhkan penurunan minimal 1,36 point persentase per tahun.

Selanjutnya, indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2014 sebesar 0,38 persen mengalami perbaikan pada tahun 2016  menjadi 0,36 persen hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pembangunan di Provisi Sulawesi Barat. Ketimpangan pendapatan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional  sebesar 0,40 persen.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sulbar, pada tahun 2010 IPM Sulbar mencapai 59,74. Kondisi tersebut meningkat menjadi 62, 96 pada tahun 2015, tumbuh lebih cepat disbanding IPM Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen,  sementara IPM Indonesia  tumbuh 0, 94 persen. Hal terbut menjadikan pertumbuhan IPM Sulbar berada pada peringkat ketiga secara nasional.

Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono menyampaikan lima hal terkait musrenbang Provinsi Sulawesi Barat tersebut,  yaitu  mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program,  kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

 

Slamet Sudarsono menambahkan, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mamuju – Kaluku – Belang Belang – Pasang Kayu – Batas Sulawesi Tengah, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kaluku – Salubatu – Mambi – Tabone – Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas. Penyediaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga di Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi. Pembangunan Pasar Kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

“  Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.  Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulawesi Barat perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. “ imbuhnya

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setya Budi mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.

Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan.  maka dibentuk  rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018,  agar diselaraskan dengan sembilan agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan tiga  dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi tersebut adalah  pembangunan manusia,  pembangunan sektor unggulan,  pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah.

Selain dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi,   Deputi Bidang Polhukam Bappenas,  Slamet Sudarsono, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Bupati mateng, Aras Tammauni, Sekda Matra, Natsir, Sekda Mamasa, Benyamin, Asisten I Kabupaten Majene, Burhanuddin, anggota DPD RI Dapil Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun, Ketua komisi IV DPRD Sulbar, Abd Rahim, sejumlah pimpinan OPD Sulbar lingkup Provinsi Sulbar dan kabupaten, dan undangan lainnya. (Segmen Khusus Pemprov Sulbar)

Facebook Comments