Pemda Wajib Mendorong Sumber PAD

Sekprov Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin saat memberikan sambutan pada acara Pemberdayaan Sumber Daya Alam Migas dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju

MAMUJU,TERASSULBAR – Sampai saat ini,  kemampuan daerah untuk membiayai  sendiri aktifitasnya sangat terbatas, sehingga kebergantungan pada Pemerintah Pusat sangat besar. Padahal, kemandirian menjadi kata kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai semangat otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Hal itu dikemukakan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menyampikan sambutan pada acara Diskusi Panel Optimalisasi BUMD Dalam Rangka Peningkatan PAD Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 20 April 2017.

Sekprov juga mengemukakan, karena besarnya ketergantungan pada pemerintah pusat, menyebabkan seluruh elemen, terutama pemerintah daerah harus mampu mendorong sumber pendapatan daerah lainnya di luar pajak, serta retribusi dengan mendirikan BUMD dengan ragam tujuan namun satu visi untuk memberikan benefit bagi daerah.

Lebih lanjut, mantan Penjabat Bupati mateng tersebut juga menyampaikan, semangat pembentukan BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memberikan perlindungan padan usaha kecil dan menengah dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain,  peran BUMD harus mampu membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah.

“ Jadi perjalanan BUMD sebagai mitra dan Badan Usaha Pemerintah masih belum optimal, tentu ini harus menjadi catatan yang penting bagi Pemerintah Daerah  dan seluruh elemen untuk mendorong BUMD agar lebih fokus dan serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah”. tegas Ismail

Ditambahkan, kesan negatif yang muncul  bahwa BUMD ini tidak efektif dan efisien, selalu merugi dan membebani anggaran pemerintah daerah dapat diminimalisir. Buruknya kinerja BUMD ini seringkali dikaitkan dengan rendahnya profesionalisme sumber daya manusia BUMD.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Dadal Angkoro menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilatarbelakangi  ragam tantangan keuangan regional, dan masih relatif rendah kemampuan daerah dalam menghasilkan dana pembangunan secara mandiri. Hal tersebut  berimplikasi pada keterbatasan sistem keuangan regional untuk mendorong sejumlah kegiatan ekonomi yang produktif bagi pembangunan daerah. Rendahnya kemampuan menghasilkan sumber dana pembangunan daerah,kata Dadal Angkoro tercermin dari PAD Sulawesi Barat masih relatif rendah yakni 278 miliar atau kurang lebih 20 persen dari total pembentukan APBD.

“ Ada beberapa penyebab munculnya kondisi seperti ini, itu dikarenakan belum optimalnya pengelolaan SDA migas dan pengelolaan BUMD dan masih relatif rendahnya aktifitas ekonomi sehingga sumber pajak dan retribusi kurang optimal serta tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan” kata Dadal

Kegiatan tersebut  dihadiri Direktur Sumber Daya Energi  Bappenas, Josapath Rizal Primana, BPBUMD DKI Jakarta Yurianto, Dirut PD Pasar Jaya DKI Jakarta Arif Nasruddin, Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Fadjar Majardi, Asisten Bidang Ekbang, Pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten, instansi vertikal, Forkopimda, Perbankan serta undangan lainnya. (Humas/muhyiddin)

Facebook Comments