Ada 37 Laporan dan Temuan, Kasus ASN Bawaslu Tindaklanjuti ke Menpan

Devisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulbar, Muhammad Saleh saat meperlihatkan draf laporan dan temuan pelanggaran pemilu.

MAMUJU,TERASSULBAR – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) yang tinggal menghitung hari lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar sampai hari ini telah menerima 37 temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Kepada wartawan terassulbar.co, Devisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulbar, Muhammad Saleh mengungkapkan sejumlah laporan dan temuan yang masuk ke pihaknya. Mesi tak membeberkan secara rinci 37 laporan tersebut. Namun, Muhammad Saleh mengatakan ada beberapa laporan dan temuan termasuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut hadir dalam kampaye salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar di Mamuju.

“Sampai sekarang data yang masuk di provinsi ada 37 temuan dan laporan. Dan ada beberapa laporan yang bisa di proses, pertama adalah laporan masyarakat ke Kantor Panwas. Kedua, temuan itu dalam posisi bawaslu aktif melakukan pengawasan,” ungkap Muhammad Saleh, Selasa (24/1/17).

Diungkapkanya, dari 37 laporan dan temuan itu, ada 35 temuan dan 2 laporan dari tim paslon.”Artinya dari 6 kabupaten se Sulbar dalam proses perkembangannya ada beberapa pelanggaran sebelum penetapan paslon, menyangkut masalah penetapan paslon. Bawaslu tidak akan melakukan proses pada temuan yang berindikasi pada tindak pidana pemilu, tetapi kalau itu menyangkut masalah ASN, bawaslu merekomendasikan ke Kementrian Pendayagunaanh Aparatur Negara Republik Indonesia (Kemenpan RB),” bebernya.

Dan dari seluruh laporan dan temuan yang masuk, Muhammad Saleh menuturkan, pihaknya telah mengkaji satu persatu laporan dan temuan tersebut.

“Kami menerima laporan dari paslon nomor urut satu terkait adanya indikasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh paslon nommor urut tiga, tetapi di dalam proses pengkajian ternyata tidak memenuhi unsur. Karena yang melanggar itu bukan calonnya, tetapi tim relawan yang melakukan kampanye,” sambungnya.

Namun, kata Muhammad Saleh, relawan tersebut tidak terdaftar di KPU sebagai relawan.”Kedua laporan oleh LO paslon nomor urut dua terkait data pemilu, ada kurang lebih 8000 data pemilih yang variannya berbeda yang termask dalam data pemilih ganda, tetapi sudah kita rekomensasikan ke KPU bersama data yang dilampirkan,” tuturnya.

Rekap Data Penanganan Pelanggararan Dalam Bentuk Angka Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2017. (Bawaslu).
Rekap Data Penanganan Pelanggararan Dalam Bentuk Angka Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2017. (Bawaslu).

Menyangkut pelanggaran yang di lakukan ASN saat ditemukan Panwas Mamuju menghadiri salah satu paslon di kegiatan kampanye. Muhammad Saleh juga mengungkapkan, ada juga laporan keterlibatan kepala desa di dalam kampanye itu.

“Panwas Kabupaten Mamuju sudah melakukan proses penanganan, kemudian di dalam perkembangannya bahwa ada pelanggaran terhadap pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 terkait tindak pidana pemilu yang menyangkut keterlibatan ASN dan kepala desa,” kata Muhammad Saleh.

Lebih lanjut, ia mengatakan, laporan dan temuan itu dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya membentuk forum bersama Kepolisian dan Kejaksaan, serta di dalam pembahasan bahwa itu memenuhi unsur tindak pidana pemilu dengan sanksi pasal 188, yaitu berupa penahanan maksimal 1 bulan dan denda 6 juta rupiah.

“Proses ini sudah sampai ke pengadilan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mamuju, bahwa ASN dan kepala desa tersebut memang terbukti melanggar UU tindak pidana pemilu dan sudah dijalani dengan denda 5 juta rupiah,” paparnya.

Terkiat keterlibatan ASN di dalam kampaye salah satu pasnagan calon di Mamuju, telah diputuskan di Pengadilan Negeri belum lama ini.”Tetapi ada pelanggaran lain kepada ASN itu juga, terkait disiplin kepegawaian pasal 5 ayat 2 tahun 2010 akan kami sampaikan ke Kemenpan melalui Bawaslu RI tentang yang bersangkutan. Insha allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan, berkasnya sudah kami siapkan tinggal ditindak lanjuti, agar kedua kasusnya berjalan. Tindak pidana pemilu ini selesai, tetapi pelanggaran disiplin kepegawaiannya tetap kami proses,” tegasnya.

Tak sampai disitu saja, khusus untuk di Kabupaten Polewali Mandar, ada beberapa kasus yang ditangani dengan indikasi kampanye diluar jadwal oleh salah satu paslon, tetapi di dalam perkembangan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu paslon tersebut tidak memenuhi unsur. Karena ada beberapa visi dan misi yang tidak disampaikan di kampanye itu.

“Kemudian yang terakhir keterlibatan ASN yang menyerukan simbol dukungan kesalah satu kandidat melalui media sosial, tetapi didalam pembahasan tidak dapat ditindak lanjuti karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Karena tidak diketahui siapa yang sebenarnya pertama mengunggah, jadi lemah pembuktiannya disitu. Jadi semua tindak pidana dan administrasi maupun kode etik kita sudah sampaikan semua ke instansi yang berwenang,” jelasnya.

Selain itu, terkait laporan kode etik mengenai masalah nettalitas penyelenggara pemilu.”Yang satu sudah diputuskan di DKPP untuk dipecat terkait adanya Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, di salah satu desa, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju sudah ada keputusan untuk memberhentikan secara tetap kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, di Kecamatan Kalukku, kami belum mendapatkan informasi seperti apa kasusnya karena belum diputuskan oleh DKPP. Kami masih menunggu keputusan itu,” tutupnya. (hn)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *