Anggaran Pilkada Majene Berpotensi Direvisi

- in Majene
169

MAJENE,TERASSULBAR – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2020 telah ditandatangani pada 1 Oktober 2019 lalu. Dengan Jumlah total anggaran sebesar Rp 22.5 Milyar.

Namun pasca penandatanganan NPHD oleh KPU Majene dan Pemerintah Kabupaten Majene itu. Kementrian Keuangan baru saja mengeluarkan surat Nomor S-735/MK.02/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 perihal Usulan Standar biaya honorarium badan Ad Hoc Pemilihan 2020.

Dalam surat tersebut disebutkan adanya perubahan standar biaya honorarium badan Ad Hoc dari level PPK sampai dengan KPPS. Keluarnya surat itu tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran yang telah diajukan KPU Majene dan disetujui sebelumnya.

Menurut Komisioner KPU Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Majene Muhammad Subhan mengatakan, jika mengacu pada surat menteri keuangan RI itu, maka anggaran sebesar Rp. 22,5 M yang telah ditandatangani sangat kurang karena dalam lampiran NPHD masih menggunakan standar biaya Honorarium Badan Ad hoc lama,” Jika kami hitung kekurangannya mencapai 2,7 Milyar,” ujar Subhan. Rabu, (16/10/19).

Menurutnya, Alternatif yang saat ini bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut bisa dilakukan dengan mekanisme adendum (Perubahan) NPHD. Cara itu kata Subhan tentunya akan dibahas kembali dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Sejauh ini KPU Kabupaten Majene Masih menunggu surat resmi dari KPU RI terkait pemberlakukan aturan dari Kementerian Keuangan itu. Kebutuhan itu wajib terpenuhi jika sudah menjadi ketentuan dari kementrian keuangan dan Sudah di Berlakukan oleh KPU RI.

“Kami masih menunggu instruksi dari KPU RI mengenai pemberlakuan dari surat Menteri Keuangan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya secara resmi Pemerintah Kabupaten Majene telah memutuskan jumlah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk tahun 2020 mendatang. Persetujuan itu dituangkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Majene bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Selasa pagi, 1 Oktober 2019 di ruang rapat Wakil Bupati Majene. (jk)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *