BAWASLU Beri “WARNING” Perangkat Pemerintah Harus Netral di Pilkada

- in Pasangkayu, Politik
147

PASANGKAYU,TERASSULBAR -Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu meminta perangkat pemerintah untuk netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Hal itu ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang diselenggarankan Pemerintah Daerah (Pemda) Pasangkayu tahun anggaran 2019, di Aula Kantor Kecamatan Bambalamotu, Rabu (6/11/19).

“Belajar dari pilkada sebelumnya, pimilihan gubernur, legislatif dan presiden ada 5 Indeks kerawanan dalam pilkada 2020, yaitu intimidasi kepada masyarakat maupun penyelenggara, money politik, mobilisasi massa, netralitas ASN dan Kepala Desa/sebutan lain dan perangkatnya serta netralitas KPU dan jajarannya,” tegas Komisioner Bawaslu Pasangkayu Nurliana, S.PD.I, Kordinatot Devisi Pengawasa. dan Hubungan Lembaga.

Kegiatan yang dihadiri Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun se- Bambarasa. Nurliana memyampaikan indeks kerawanan tersebut, untuk memudahkan Bawaslu melakukan pencegahan dan pengawasan.

“Persoalan money politik saat pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah, sehingga turut mengurangi kualitas demokrasi kita. Praktik politik uang masih menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat di pemilu hingga kini, satu sisi pasangan calon butuh dukungan suara, sedangkan pada sisi lain masyarakat cenderung melihat pemilu sebagai peluang untuk mendapatkan materi,” ungkapnya.

Atas masalah tersebut, kata Nurliana, bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara saja, akan tetapi menjadi kesadaran bersama dalam menciptakan pemilu yang bermartabat.

“Dilema memang, kondisi ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga pihak yang berkepentingan seperti tim kampanye dan pasangan calon,” paparnya.

Olehnya itu Nurliana meminta agar ASN, Kepala Desa dan Camat sebagai stake holder membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisifatif.”Bapak dan ibu harus memberi contoh yang baik, agar tercipta tatanan demokrasi yang baik dan bermartabat,” harapnya.

Nurliana menambahkan, agar ASN, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun harus bersikap netral, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 1 THN 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, pasal 71 dan Pidananya di Pasal 188.

Selain itu Netralitas ASN diatur dalam UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk Netralitas Kepala Desa dan perangkatnya diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam aturan ini menegaskan agar ASN, Kepala Desa, TNI,Polri dan BUMN bersikap Netral, tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *