Bawaslu Diminta Serius Tindaklanjuti ke DKPP, Begini Jawaban Mengejutkan Fitrinella P

MAMUJU,TERASSULBAR – Setelah diminta keterangan dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat (Sulbar), Bendahara Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulbar, Muliadi yang melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Fitrinella P yang memiliki domisili ganda yang dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon Komisioner KPU Makassar dan Polman di tahun yang sama 2013.

Muliadi yang menganggap kasus ini cukup serius meminta kepada Bawaslu Sulbar untuk serius menindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kemarin Selasa 7 Maret 2017 saya memenuhi panggilan Bawaslu Sulbar untuk memberikan keterangan terkait laporan kami. Dan saya akan usut tuntas kasus yang kami laporkan ke Bawaslu,” tegas Muliadi saat di konfirmasi, Rabu (8/3/17).

Jika dalam beberapa hari Bawaslu Sulbar tak menindaklanjuti ke DKPP, maka Muliadi dengan Organisasi Kemahasiswaanya PMII Sulbar akan menggelar aksi.

“Kami akan turun aksi jika kasus ini tak ditangani dengan serius oleh Bawaslu. Karena ini sudah jelas melanggar aturan yang dilakukan Komisioner KPU Polman Fitrinella P, yang dengan berani menabrak aturan, ” tegasnya.

Muliadi mempertanyakan domisili Fitrinella P yang berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang dilampirkan sebagai syarat pendaftar sebagai calon Komisioner KPU Polman pada 2013 lalu, sementara itu Fitrinella P baru resmi terdaftar sebagai penduduk Polman pada 4 November 2016 kemarin. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, dari mana terbitnya domisili Polman atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fitrinella P di Tahun 2013, sedangkan Fitrinella P baru terdaftar sebagai penduduk Polman pada 4 November 2016 kemarin.

Belum lagi, di tahun 2013 hanya berseling beberapa bulan saja, Fitrinella P juga sebelumnya mendaftarkan diri sebagai calon Komisoner KPU Makassar.

Dengan memiliki domisili ganda di provinsi yang berbeda, Muliadi mengatakan, itu sudah melanggar aturan dalam UU Nomor 23 tahun 2006 dalam pasal 63 ayat 6 bahwa penduduk yang di maksud pada ayat 1dan ayat 2 hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP, kemudian dalam pasal 97 mencantumkan ancaman 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.

Dan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 syarat menjadi anggota KPU pada pasal 11 huruf g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi Anggota KPU dan wilayah provinsi yang bersangkutan bagi Anggota KPU Provinsi, serta wilayah kabupaten kota yang bersangkutan bagi Anggota KPU dibuktikan dengan KTP.

Melihat aturan diatas, dan Fitrinella P yang dianggap dengan berani melabrak aturan undang-undnag, Muliadi menegaskan agar Bawaslu serius menindaklanjuti ke DKPP dan mencopot jabatanya selaku Komisioner KPU Polman.

Saat dikonfirmasi melalui via telfon Komisioner KPU Polman, Fitrinella P dirinya tak ingin menanggapi terlalu jauh kasus yang menyeret dirinya.

“Tidak pernah sih saya tanggapi. Cek maki saja domisiliku dimana, E-KTP ku sekarang dimana. Itu ji jawabanku,” terang Fitrinella P.

Saat ditanya mengenai diperolehnya domisili yang digunakan dirinya sebagai syarat pendaftaran sebagai calon Komisioner KPU Polman, sementara domisili Polman baru terbit 4 November 2016 kemarin. Namun, ia tak memberikan jawab yang tepat dalam memberikan keterangan terkait domisilinya.

“Saya ingin sampaikan ke kita. Pertama, di Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2011, pasal yang mengatur menjadi calon Anggota KPU. jadi saya penuhi semua syarat itu, ketika saya daftar di KPU Polewali Mandar waktu itu saya menggunakan KTP Polman,” paparnya.

Dipertegas kembali pertanyaan diatas. Dirinya pun hanya mengungkapkan kasus yang menimpa dirinya sudah lama bergulir tetapi diungkap kembali.

“Ini kan barang lama tapi diulang lagi. Tapi tidak mengapa. Jadi Timsel calon Anggota KPU Polman itu sudah 2 tahun lebih saya dimainkan sebenarnya, tapi tidak ada masalah. Timsel ketika menyampaikan bahwa tidak ada masalah, benar, karena melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, ketika KPU Provinsi menjawab saat dikonfirmasi terkait kasus ini dianggap masalah mereka pun melakukan seperti itu. Masalahnya adalah E-KTP ini kan tidak ada masalah, dimanapun saya mau perekaman dan sebagainya,” ungkapnya.

Namun, ia menampik jika memiliki domisili di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). Padahal sudah sangat jelas dirinya pernah mendaftar sebagai calon Anggota KPU Makassar di tahun 2013. Tak hanya itu, setelah Bawaslu Sulbar melakukan kroscek pada Pemilihan Presiden 2014, Fitrinella P masih terdaftar sebagai wajib pilih di TPS 38, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

“Identitas saya silahkan cari di Makassar, tidak ada, saya ini adalah warga Polman Provinsi Sulbar,” sambungnya.

Tak berlangsung lama saat wawancara melalui via telfon, akhirnya dirinya mengakui dan sempat mengajukan pindah domisili tetapi prosesnya diungkapkan tak secepat dan semudah yang ia harapkan.

“Ketika ditanya bahwa ada, ok. Masalahnya begini, waktu itu kan saya proses untuk pindah domisili, persoalannya adalah waktu itu di Kartu Keluarga (KK) untuk mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) itu bagaimana ribetnya. Kantor Capil yang di Makassar itu kami sudah berusaha bahkan Kantor Camat yang dekat tol itu kan ada perbaikan, tidak tau dan sebagainya itu prosesnya lama,” lebih lanjut ia menjelaskan.

“Kenapa baru bisa 2016, karena saya berusaha benar-benar akhirnya melalui profesor saya di fakultas, difasilitasi melalui Kepala Dinas di Makassar itu akhirnya kita bisalah menselesaikan. karena KK untuk memproses waktu itu tidak ada, jadi saya pikir kalau dikatakan denda atau apa, saya kan satu KTP ku sekarang,” paparnya.

Tak terima dirinya dilaporkan ke Bawaslu Sulbar, dan ia menggap kasus ini bukan pada rana Bawaslu untuk menangani laporan seperti domisili ganda. Ia pun menegaskan, bakal melayangkan somasi ke lembaga Bawaslu Sulbar.

“Jadi yang aneh itu ketika yang dikonfirmasi ke Bawaslu, bukan rananya. Bawaslu itu mengawasi setiap tahapan pemilu. Intinya Bawaslu itu saya somasilah atau yang melaporkan itu nda benar itu.
Bawaslu itu melalui media anda sudah ngomong tapi tanpa konfirmasi saya. Itu menurut saya di luar dari kewenangan, kalau menurut saya,” tuturnya. (hr)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *