Bawaslu Majene Gelar Sosialisasi, Imbau ASN Jaga Netralitas

- in Majene, Politik
86

MAJENE, TERASSULBAR — Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Majene menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu bertema “Kedudukan ASN Dalam Pilkada Majene Tahun 2020”. Senin (25/11/19).

Sosialisasi yang digelar di Aula Hotel Abrar Majene ini menghadirkan sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Majene, para Camat dan Lurah serta Aparatur Sipil Negara ,(ASN) Lainnya di Kabupaten Majene.

Sekertaris Bawaslu Majene Indriyana Miyanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait larangan dan kedudukan setiap ASN dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020 mendatang.

“Tujuan kegiatan ini adalah, agar setiap peserta dapat lebih memahami kedudukan dan netralitas ASN di Majene dalam Pilkada, dan tidak berpihak dan atau memihak dalam aspek politik demi tegaknya keadilan pemilu,” kata Indrayana saat membacakan laporan kepanitiaan. Senin (25/11/19).

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi lebih dini kepada masyarakat terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2020 mendatang,” sehingga apa yang didapatkan dalam sosialisasi ini dapat diteruskan di lingkup kerja masing masing,” ujarnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Fitrinela Patonangi yang hadir dalam kegiatan ini menyebut keterlibatan ASN dalam setiap perhelatan Pemilu dan Pilkada terus meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan itu kata dia, berdasarkan data Bawaslu pada 2015, 2017 hingga tahun 2018.” Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan,apakah ASN punya ruang yang paling efektif menaikan elektabilitas satu calon atau tidak,” ujarnya.

Selain itu dalam penyelenggaraan Pemilu sering kali masih ada Panwas yang belum paham akan Tupoksinya. Sehingga melalui ruang ini diharapkan semua perserta bisa saling berdiskusi tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh para ASN.

Menurut dia, Aparatur Sipil Negara pasca orde baru sampai sekarang selaknyanya adalah pelayanan atau Abdi Negara. Yang tentunya diharapkan tidak melanggar segala peraturan yang diatur dalam kode etik tentang Apratur Sipil Negara.

“Kita mau melihat dari sisi mana yang sehingga masih ada ASN yang melakukan hal yang tidak boleh dilakukan sebagai abdi negara yang dituntut sebagai pelanyan dan bekerja seprofesional mungkin dan tidak memihak dan tidak berpihak,” tandasnya.

Dia berharap setelah diskusi ini Masyarakat dan pemerintah dapat mensosialisasikan setiap kewenangan dan larangan yang tidak boleh dilakukan para ASN ke ruang publik berdasarkan apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang.

“Kegiatan ini patut diapresiasi, karena mengundang kita semua untuk hadir berdiskusi. Saya berharap kegiatan ini tidak dilakukan satu arah saja melainkan diskusi ini dapat saling memberi masukan yang positif,” kata dia berharap.

Sosialisasi tentang keberpihakan ASN ini juga dihadiri tiga Komisoner Bawaslu Kabupaten Majene, diantarnya Ketua Bawaslu Majene Sofian Ali, Komisioner Bawaslu Divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi, Muhammad Dardi, serta Indriyanah Mustafa divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.(Jkr)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *