Bawaslu Majene : Jangan Sampai ASN Terjerat Pelanggaran Pemilu

- in Majene
161

MAJENE, TERASSULBAR — Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau dapat menjaga netralitasnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang. Hal ini merujuk pada masih seringnya kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN dewasa ini.

Di Kabupaten Majene sendiri, ada 9 kasus terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemilu tahun ini. 8 kasus diantaranya telah diproses Bawaslu Kabupaten Majene dan sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kasus pelanggaran Pemilu ASN didominasi pada postingan di media sosial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus pertama yaitu saat Kepala Pasar berfoto dengan Calon Wapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno yang melakukan kampanye Politik di pasar sentral Majene. Sedangkan delapan kasus lainnya terkait postingan di media sosial.

“Nama – namanya tidak bisa kami ekspose, tapi yang jelas, dari 8 ASN yang diputuskan bersalah oleh Komisi ASN Pusat, 7 diantaranya karena postingan mereka di media sosial. Sedangkan satunya lagi ketika kunjungan Calon Wapres 02 di pasar Sentral Majene, yang satunya lagi tidak terbukti jadi tidak diteruskan,” kata Muhammad Dardi Kordiv SDM, Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Majene. Rabu, (27/11/19).

Bawaslu Kabupaten Majene tidak akan pernah diam untuk menindaklanjuti dan menangani ketika terjadi pelanggaran dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Majene. Untuk melakukan pencegahan dan pengawasan di dunia Maya Bawaslu Majene telah membentuk tim khusus untuk memantau aktivitas para calon dan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Para pemantau ini akan bekerja secara 24 jam dalam sistem shift. Target pemantauan di media sosial misalnya Facebook, Instagram dan Tweeter,” Begitupun setiap akun yang berteman dengan seluruh staf bawaslu di media sosial, tetap dalam pantauan kami Bawaslu,” ungkap Dardi.

Bawaslu Majene juga akan gencar melakukan sosialisasi di media sosial untuk mencegah pelanggaran. Bawaslu juga akan mengumumkan setiap kegiatan melalui website dan akun media sosial Bawaslu terkait aturan aturan dalam pelaksanaan Pilkada nanti.

Bawaslu dalam melakukan pencegahan juga melakukan sosialisasi ke lapangan dalam hal ini memasuki kegiatan ormas, untuk menyampaiakan sosialisasi, bekerja sama dengan penyuluh Agama Departemen Agama untuk mensosialisasikan aturan netralitas ASN dan politik uang.

“Kami juga tetap melakukan himbauan dini ke setiap instansi, berbagai dinas dan kantor yang ada di wilayah kabupaten Majene,” kata Indrayanah Mustafa Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Majene, Kamis (28/11/19).

Sementara itu, Kordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sulawesi Barat Fitrinela Patonangi menyebut ada beberapa poin yang membuat para ASN itu tidak netral. Misalnya karena uang, sebagai manusia biasa materi tentu lebih menarik.

Selain itu karena adanya upaya untuk mempertahankan jabatan,” atas dasar itu akhirnya dengan senang hati melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara,” kata Fitrinela saat membawakan materi pada Diskusi Publik Kedudukan ASN Dalam Pilkada 2020 yang digelar Bawaslu Kabupaten Majene. Senin (25/11/19).

Selanjutnya karena adanya hubungan primordial. Contohnya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu pasangan calon, baik dalam kontestasi politik pemilihan umum dan pada saat pelaksanaan Pilkada serentak,” yang ketiga karena kurangnya pemahaman akan aturan dan regulasi tentang netralitas ASN,” ujarnya di Aula Hotel Abrar Majene.

Kemudian karena adanya intervensi atau tekanan dari pimpinan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Secara langsung ataupun dengan gestur. Tentunya jarang sekali ada ASN yang ingin mempertaruhkan jabatannya.” Bapak Ibu sekalian Jangan mau ditekan, kalau di tempat lain misalnya di rumah boleh di tekan-tekan,” kata dia.

Kata dia, ketidaknetralan ASN terkadang dianggap sebagai hal lumrah atau dianggap biasa – biasa saja. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemberian sanksi pada setiap pelanggaran. Sanksi yang lemah tidak menimbulkan efek jera.

Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu, kata dia adalah karena adanya keinginan menjadi komoditas politik dari pasangan calon tertentu. Jumlah pelanggaran pada kasus ini meningkat saat Pilkada di tahun 2015, 2017 hingga 2018.” Pilkada serentak yang terakhir kemarin sebelum Pemilu itu mengalami peningkatan,” urainya.

Kata dia, landasan hukum Aparatur Sipil Negara dalam bersikap pada Pemilu diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014. Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS dan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Sipil,” ini yang menjadi payung aparatur sipil negara. Dasar ini juga yang menjadi dasar hukum bagi pengawas Pemilu untuk melakukan penindakan jika indikasi sudah terlihat,” kata dia menegaskan.

Setiap ASN diharap dapat berkomitmen dan memiliki integritas moral sebagai abdi negara. Tugas dan tanggung jawab selaku aparatur sipil negara adalah melakukan pelayanan publik bukan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak karena ini akan berefek kepada ASN itu sendiri.(jkr)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *