Biaya Perjalanan Dinas diduga Kerap disalahgunakan Kepala KKP Pratama Mamuju

MAMUJU,TERASSULBAR– Usai disoroti memiliki sejumlah properti alias rumah dan menggunakan fasilitas kantor. Kembali Kepala Pajak Pratama (KPP) Mamuju Hadinengrat Nusantoro, menjadi perbincangan.

Menurut salah seorang sumber, yang enggang disebutkan namanya, menyebutkan, jika orang nomor satu di Kantor Pajak Pratama (KPP) Mamuju ini kerap diduga Menyalagunakan biaya anggaran perjalanan dinas. Saat dirinya sedang menjalankan dinas dari kantor

Selain itu menurut, sumber berbagai Modus yang dilakukan misalnya, salah satu contohnya mengklaim biaya perjalanan dinas makassar-mamuju menggunakan transportasi umum, padahal hanya menggunakan mobil dinas yang diantar langsung dan di jemput oleh sopir.

Selain itu, Kata Sumber Kepala Pajak Pratama Mamuju ini juga kerap memanfaatkan perjalanan dinas dengan melaporkan h-2 hingga h+2 setiap mengikuti kegiatan dinas.

Sementara itu, terpisah Lembaga Pengawasan Aparatur Negara dan Kebijakan Publik (LPANKP) Suaib Amin yang di hubungi langsung angkat bicara, Soal dugaan penyalahgunaan anggaran biaya perjalanan dinas yang diduga melibatkan langsung kepala KPP Pratama Mamuju Hadinengrat Nusantoro. Bahkan dirinya tegas menyatakan jika benar itu terjadi maka dirinya bersama lembaga akan melaporkan hal tersebut

“Ini luar biasa. kalau pejabat modelnya seperti ini sangat bahaya. Ini harus diselidiki dan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena menyangkut kerugian negara apalagi di lakukan oleh seorang pejabat publik dan kami pastikan akan melaporkan hal ini ke penyidik untuk di minta di proses,’’ tegas Suaib Amin.

Suaib bahkan menyebutkan ada beberapa modus yang dilakukan oleh PNS dan pejabat negara dalam melakukan korupsi perjalanan dinas. Pertama, mengakali jumlah  tiket pesawat; kedua, menggelembungkan biaya akomodasi penginapan (hotel); dan ketiga, mengagendakan biaya perjalanan fiktif.

Suaib Amin bahkan, membeberkan berbagai modus cara pejabat publik dalam menjalankan korupsi biaya perjalanan dinas salah satu contohnya yaitu dengan cara membuat boarding pass (sebuah dokumen yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada para penumpangnya pada saat check in) palsu.

“Boarding Pass palsu ini  bisa mudah dipesan oleh PNS dan pejabat negara yang melakukan korupsi perjalanan dinas. “Sekarang kan ada oknum-oknum yang bisa produksi boarding pass,” ujarnya.

“Manipulasi laporan perjalanan dinas adalah sebuah tindakan melawan hukum. Dan ini tindakan melawan hukum dan perilaku koruptor,” sambungnya. (**)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *