Carlo Sebut Komunikasi Kunci Utama Raih WTP

MAMUJU,TERASSULBAR – Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi target bagi setiap Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan. Karena itulah, Pemerintah Sulawesi Barat untuk mempertahankan opini WTP tersebut, perlu dilakukan komunikasi, dan merupakan kunci utama dalam meraih opini tersebut.

Demikian dikemukakan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja OPD dan Pemaparan Kepala BPKP, Terkait Hasil Pengawasan Pemprov Sulbar Selama Satu Tahun yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 20 Maret 2017

“Pihak BPKP membuka pintu bagi para OPD dalam melakukan audit data serta memberikan fasilitas pelayanan dalam meraih WTP tersebut. Mari kita perbaiki diri, terhadap penekanan beliau tadi, ialah komunikasi.ilmu-ilmu yang ada disana silahkan kesana ambil,” ungkap Carlo dalam laman humassulbarprov.go.id.

Lulusan Akpol 1985 tersebut menambahkan, selaku aparat daerah hendaknya melakukan pelayanan secara optimal. Program kerja yang mengalami kendala hendaknya lakukan koordinasi dengan baik dan tidak apatis.

“Jika ada Kendala, masing-masing berkomunikasi jangan diam saja,” tandas Carlo

Carlo juga mengingatkan, segera lakukan perbaikan dimulai dari diri tanpa mementingkan ego masing-masing, melakukan perbuatan benar tanpa memilih-milih pekerjaan yang gampang, sehingga akan tercipta fungsi pemerintahan yang baik.

Kepala BPKP Sulawesi Barat, Wasis Prabowo pada pertemuan tersebut memaparkan empat fokus kebijakan pengawasan Pemda Sulbar yang menjadi masalah yaitu, pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional. Terjabar dibeberapa bidang, seperti kedaulatan pangan, target pengadaan benih padi tidak tercapai, jaringan irigasi tersier rusak, penyedian pupuk bersubsidi belum optimal, penyediaan benih berkualitas belum optimal, cetak sawah terlambat dan lahan pertanian dilindungi perda baru 1,59 persen , bantuan sosial perluasan lahan pertanian tidak tersalurkan RDKK tidak sesuai kebutuhan.

Selanjutnya bidang infrasruktur PDAM di tiga kabupaten yaitu PDAM Tirta Manakarra, PDAM Majene dan PDAM Way Tipalayo masih belum memenuhi standarisasi dan penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Kemudian, bidang infrasruktur (DAK) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai kontrak, pertanggung jawaban dana tidak sesuai dengan ketentuan terdapat item/pekerjaan belum selesai dan penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal kontrak.

Bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM belum sesuai standar, penanggulangan penyakit menular belum optimal, SDM paramedic BKKBN belum diberikan pelatihan tentang pelayanan keluarga berencana, jumlah peserta PBI tidak sesuai dengan yang terdaftar pada BPJS sehingga terjadi kelebihan bayar. Selain itu dalam pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program PNPM GSC belum sepenuhnya berhasil, dana program Indonesia pintar kepada siswa madrasah, sd, smp,sma, smk dan pondok pesantren tidak termanfaatkan, dinas sosial tidak memiliki data jumlah penyaluran KIP, KIS dan KKS, penyaluran raskin terlambat diterima oleh pemanfaatan di kabupaten mamuju utara dan data base kemiskinan.

Bidang pendidikan, terdapat tunjangan-tunjangan profesi guru agama tahun 2013 s/d 2015 sebesar Rp. 1.050.706.500, realisasi penerimaan anggaran dana transfer bidang pendidikan (DAK, TP, Tamsil Guru PNSD tidak sesuai dengan alokasi, angka partisipasi kasar (APK) angka partisispasi murni (APM) angka putus sekolah (APS) dan angka melanjutkan (AM) masih rendah, dana program Indonesia pinter kepada siswa madrasah, sd, smp, sma smk dan pondok pesantren tidak termanfaatkan. Dalam bidang kemaritiman dari hasil penilaian kinerja pada PPI salutambung, PPI banggae, kasiwa masuk kategori baik namun masih terdapat permasalahan, pengoperasian pelabuhan perikanan belum maksimal, karena fasilitas pabrik es yang rusak, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang belum pernah dioperasikan.

kontribusi peningkatan ruang fiscal. terjabar melalui efesiensi pengeluaran Negara,terurai dalam tiga item yaitu, merugikan Negara dan masyarakat 342 kejadian, 31.371 temuan(Juta), 16.113 tpl (juta), 15.257 tpb(juta), 3.902 tpb 2016. penyetoran ke kas Negara, 132 kejadian, 16.439 temuan (Juta), 5.160 TPL (JUTA), 11.279 TPB (juta), 4.574 dan perbaikan tata kelola, 842 kejadian. Adapun yang menjadi penyebab volume dan spesifikasi tidak sesuai kontrak, keterlambatan pelakanaan pekerjaan dan ketidaktaatan pada peraturan.

pengamanan asset Negara/daerah, audit investigative perhitungan kerugian Negara dan pemberian keterangan ahli senilai RP 6.205.875.450,57, verivikasi tunggakan kemeterian desa TA 2015 dengan koreksi sebesar Rp.337.878.971,69, mediasi penyelesaian hibahlahan pengembangan Bandar udara tampa padang mamuju dan asset (telah selesai dan belum selesai) belum dapat dimanfaatkan sejumlah 57 unit senilai Rp. 25.299.624.653,00 tersebar di wilayah provinsi sulbar.

Peningkatan Governance System meliputi aspek permasalahan dana desa yaitu, pengolahan- pencairan, perpajakan, pelaksanaan kegitan dan pelaporan tidak sesuai ketentuan. pengawasan- pengawasan berjenjang belum efektif. SDM_ lemahnya pemahaman sdm terkait pengelolaan dana desa. Regulasi- RAB menggunakan standar harga kabupaten penata usahaa desa belum berbasis aplikasi, regulasi yang menghambat pengelolaa dana desa.

Berdasarkan data 2016 tersebut sebut Wasis, masih banyak pembenahan dan perbaikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak hanya itu, Wasis menjelaskan, setelah melakukan kajian secara mendalam, kurun waktu sepuluh tahun Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan komunikasi yang baik.

“Kuncinya ialah komunikasi dengan pemeriksa data, banyak yang belum layak WTP, terus kenapa WTP karena komunikasi. Mudah-mudahan komunikasi bisa lancar” ujar wasis

Ia membuka ruang bagi para OPD terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta menjalin komunikasi yang baik antar sesama, tidak mementikan ego dan berjalan sendiri-sendiri.

Rapat tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Asisten administrasi dan umum Djamila, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Barat Wasis Prabowo, turut dihadiri staf ahli Gubernur Darno Majid dan seluruh Kepala OPD Pemprov Sulbar. (rls)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *