Cegah Penyebaran Covid-19, Polman Akan Tolak Pelintas Tak Ber KTP Sulbar

Cegah Penyebaran Covid-19, Polman Akan Tolak Pelintas Tak Ber KTP Sulbar

POLMAN,TERASSULBAR – Beberapa hari kedepan, bagi anda pengendara yang akan melintas di wilayah perbatasan Kabupaten Polman dan tak memiliki KTP Sulawesi Barat, siap-siap untuk putar balik. Karena saat ini Pemkab Polman sedang menggodok pembatasan itu demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pembatasan itu direncanakan bagi pengendara yang datang dari arah Sulawesi Selatan, utamanya Makassar. Bahkan, Pemkab Polman akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan pembatasan itu.

“Kita Sudah koordinasi dengan Pemprov dan Polda Sulsel. Besok kita akan koordinasikan dengan Pemprov dan Polda Sulsel,” kata Kepala BNPD Polmam Andi Afandi Rahman saat dihubungi Terassulbar.co, Minggu (03/05/2020).

Afandi menambahkan, Pemkab Polman baru akan memberlakukan aturan itu jika semua pihak sudah mengetahui sial teknis pelaksanaan di lapangan. Ia tidak ingin kembali terulang peristiwa saat penutupan perbatasan pertama kali, dimana banyak warga dari Sulawesi Selatan yang tidak mengetahuinya.

“Akibat belum matangnya koordinasi dengan pihak Pemprov dan Polda Sulsel. Sehingga penutupan tidak berjalan sesuai harapan, karena masih banyak kendaraan dari arah Sulsel yang masuk saat jam-jam penutupan,” ujar Afandi.

Lanjut Afandi, pembatasan itu dilakukan dengan merujuk pada surat edaran Gubernur Sulawesi Barat tanggal 29 April 2020 tentang pengawasan pergerakan orang dan larangan mudik. Pada poin kedua surat edaran itu disebutkan, untuk melakukan pemeriksaan jati diri dan kependudukan daerah asal dan tujuan para pelintas batas wilayah, serta mengarahkan kembali ke asal keberangkatannya.

“Jika besok, koordinasi sudah mantap dengan semua pihak maka aturan ini secepatnya akan kita sosialisasikan, kemudian diberlakukan,” terang Afandi.

Afandi juga mengungkapkan, saat ini di wilayah Kabupaten Polman, sudah banyak desa dan kelurahan yang memperketat pengawasan orang masuk. Dimana mereka membuat portal perlintasan untuk memfilter warga yang masuk ke wilayah mereka, utamanya yang berasal dari daerah pandemi.

“Bagi warga mereka yang baru tiba dari luar daerah, mereka segera didata dan diperiksa kesehatannya, kemudian dilaporkan ke gugus tugas. Mereka juga diminta untuk karantina mandiri selama 14 hari,” jelas Afandi. (ru)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *