Direktur IRD Sebut Konflik Pilkada Disebabkan Tidak Indenpendennya Penyelenggara

POLMAN,TERASSULBAR – Semakin dekatnya perhelatan pesta demokrasi atau pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarajan secara serentak di 171 daerah seluruh Indonesia, termasuk dua daerah kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar), yaitu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Mamasa, mendorong Institute of Research and Democracy (IRD) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menakar Pilkada Damai dan Berkualitas di Polewali Mandar Tahun 2018, Rabu (31/1/18).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur IRD, Munawir Arifin, memaparkan bagaimana perhelatan Pilkada selama ini di Indonesia justru menyebabkan konflik dan menjadikan Pilkada hanya sekedar pergantian rezim kekuasaan semata.

“Fakta dan data hari ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 pilkada dilaksanakan, telah terjadi banyak. Menurut data kemendagri sendiri bahwa sudah lebih 50 warga yang tewas. Sehingga kita berharap bahwa, bukan hanya kepolisian, tetapi masyarakat dan para pihak pelaksana pilkada dapat mendorong sikap yang elegant dan independet dalam melaksanakan pilkada. Sehingga pilkada bukan hanya pergantian rezim semata, tetapi bagian dari upaya mewujudkan budaya politik kita yang berkualitas dalam berdemokrasi,” papar Munawir.

Selain itu, FGD yang dihadiri pula Komisioner KPU Polman, Syaifuddin memaparkan, bagaimana seharusnya integritas dan profesionalitas Penyelenggara dilaksanakan, sehingga Pilkada yang damai dapat diwujudkan nantinya.

“Kita akui bahwa salah satu fakta konflik dalam pilkada itu terjadi akibat tidak independen penyelenggara. Fakta di bebrapa perhelatan pillada termaduk Pilgub lalu, dalam gugatamĀ  kasus hukum di MK, ada anggota PPK yang justru bersaksi atas partai atau kelompok tertentu, bukan atas rekomendasi KPU. Sehingga kita harapkan bahwa, kedepan agar seluruh pelaksana pilkada mulai tingkat atas hingga bawah dapat menjaga profesionalisme dan independensinya,” terang Syaifuddin Komisioner KPU Polman, Bidang Hukum.

Sedangkan pembicara terakhir dalam FGD tersebut adalah Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Polewali Mandar, Suaib Alimuddin. Dalam paparan singkat, beliau mendorong para pemilih tidak tergiur dengan tawaran money politik dari para timses dan warga dapat juga ikut mengawasi pelaksanaan pilkada Polman karena keterbatasan jumlah personil Panwas di Polman. Termasuk juga melaporkan secara langsung kepada Panwaslu jika melihat dan menemukan pelanggaran dalam pilkada.

“Kasus yang sampai saat sulit kita pecahkan yaitu money politik itu. Ia ada tapi tidak terlihat. Sehingga kita harapkan bantuan masyarakat, terutama yang ada di forum ini untuk ikut menawasi Pilkada Polman. Selain itu kantor kami terbuka 24 jam. Maka, jika ada yang menemukan pelanggaran dalam pilkada, segera laporkan kepada kami. Contoh beberapa kasus terkait netralitas ASN, saat ini kami dapat melaporkan langsung kepada Kemendagri ataupun kepada Komisi ASN terkait Pelanggaran terhadap netralitas ASN tanpa proses yang bertele dan panjang”, tutup Suaib Alimuddin.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh beberapa aktivis mahasiswa dari kelompok Cipayung, LSM, KNPI Polman, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Unasman dan IAI serta tokoh masyarakat di Polewali Mandar. (her)

Facebook Comments