DPRD Gelar Paripurna Penandatanganan MoU dan Penyerahan Hasil LKPJ Provinsi Sulbar

DPRD Gelar Paripurna Penandatanganan MoU dan Penyerahan Hasil LKPJ Provinsi Sulbar

Mamuju, Terassulbar – DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penandatanganan MoU dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Sulbar,Kamis (26/06/2020).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, pada tahun ini kembali diraih oleh Pemprov Sulbar. Opini WTP tahun ini merupakan yang keenam kalinya.

“Syukur alhamdulillah, tahun ini Sulbar kembali dapat WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat an ini berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov dan DPRD, DPRD dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua,” kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.

Pada kesempatan tersebut, Ali Baal menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar beserta jajaran yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi menyambut baik atas pencapaian Pemprov Sulbar ini, Ia juga mengatakan, terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan merupakan kewajibannya selaku kepala daerah beserta jajaran dalam rangka perbaikan kedepan dan menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik, semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada,” katanya.

Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan , opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup.

“BPK mengharapkan Pemprov Sulbar dapat mempertahankan opini WTP pada masa mendatang dan dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulbar untuk juga memperoleh opini WTP,” bebernya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *