DPRD Sulbar Mediasi, Asri Anas Tolak Negosiasi Balak-Balakang

Hearing DPRD Provinsi Sulbar Bersama Anggota DPD RI dan Aliansi Peduli Bala-balakang

MAMUJU,TERASSULBAR– Sejumlah Aliansi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bala-Balakang mendatangi gedung DPRD Provinsi untuk melakukan hearing Polemik kepulaan Bala-Balakang bersama DPRD, DPD RI serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kamis, (30/3/17)

Dalam rapat tersebut, Bahtiar Salam, menjelaskan kekhawatiran masyarakat kepulauan Bala-balakang oleh pencaplokan pihak lain maupun kondisi alam yang juga kian menggerus daratan kepulauan Bala-balakang.

“Ancaman kepulauan Bala-balakang menurut saya ada dua, yakni diklaim oleh Kalimantan Timur atau oleh alam itu sendiri, olehnya kami juga berharap sekali pembngunan tanggul disana segera dibangun,” Jelasnya dalam Rapat.

Bahtiar yang juga selaku koordinator aliansi peduli Bala-balakang menuturkan hingga saat ini bahkan masih banyak masyarakatnya memiliki Kartu Tanda Penduduk di luar Sulawesi Barat.

“Sampai hari ini masih banyak masyarakat bala-balakang yang berKTP kalimantan, ini yang tidak pernah kita identifikasi dari catatan sipil ini, jadi tolong Kami mohon perhatian atas masalah yang ada disana,” tuturnya

Tak hanya itu, mendengar informasi bahwa akan diadakannya negosiasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pihak Kalimantan Timur membuat aliansi peduli Bala-balakang mengecam dan menolak keras pemerintah melakukan itu.

“Kami minta kesediaan melibatkan kami aliansi pada saat ada pertemuan pihak Sulawesi Barat dan Kalimantan timur karena sebagai aliansi kami membantu pemerintah juga kami mengantisipasi masalah nego-nego itu, tidak boleh ada, titik pak !!!,” Tegasnya dalam rapat.

Kepala Desa Bala-balakang, Bahtiar Salam saat Mengikuti Rapat Mediasi.

Seruan serupa kembali ditegaskan Asri Anas selaku anggota Dewan Pimpinan Daerah RI yang menolak tegas adanya negosiasi kedua belah pihak.

“Saya juga minta dengan pak Gubernur agar tidak ada pertemuan mediasi dengan pihak kalimantan Timur, karena itu sama saja kita menganggap tindakan Kalimantan Timur itu benar,” tegasnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan konteks aturan tidak ada yang menjawab mengenai klaim pihak Kalimantan Timur atas Bala-Balakang.

“Kalau pemerintah mamuju serius membahas ini, sebenarnya bisa ditangani dengan pemberlakuan khusus wilayah kepulauan, serta dalam konteks aturan tidak ada satupun yang menjawab bahwa kaltim berhak atas Bala-balakang,”

Olehnya ia meminta kepada masyarakat memberi kepercayaan menyelesaiakan persoalan ini, “Wilayah eksistansi Bala-balakang percayakan kepada kami, jangan ada suara sumbang untuk masuk ke Kaltim, lebih baik kita bersatu dan berjuang untuk membangun Bala-balakang,” Tegas Asri.

Penjelasan anggota DPD RI tersebut direspon dengan baik oleh intruksi wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan.

“Kalau saya, pak Desa kita mengundang DPRD Mamuju supaya dibuat segera sarana pendidikan. Kalau soal sekolah silahkan pak komisi IV silahkan kalau anggarannya kurang kasi tahu saya,” Tutur sosok yang akrab disapa H4 tersebut.

Ia menambahkan melalui komisi IV agar dengan segera merealisasikan pembangunan sarana pendidikan di Kepulauan Bala-Balakang.

“Anggaran tidak sampai dua milyar, dan pak ketua komisi IV kita bicarakan dengan Dinas pendidikan untuk membentuk sekolah,” Tegas legislator Golkar tersebut kepada ketua Komisi IV saat rapat.

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV Saat Mengikuti Rapat Mediasi Bala-Balakang.

Menanggapi hal itu, Abdul Rahim, Ketua Komisi IV segera menyikapi interuksi tersebut.”Kami akan undang Dinas pendidikan dan dinas kesehatan kami ingin memastikan bahwa pembangunan SMA atau sederajat termasuk penanganan kehadiran perawat dan bidan yang ada disana,” jelasnya

Lebih lanjut, “Bukan lagi waktunya kita pemerintah ini bermain-main di wilayah retorika dan bermain di wilayaah PHP,” imbuh legislator Nasdem tersebut. (hn)

(Advetorial/sekmen khusus DPRD Sulbar)

Facebook Comments