DPRD Sulbar Minta Polisi Selesaikan Kasus Dugaan Calo Penerimaam CPNS

- in Advetorial, Hukum & Kriminal, Sulbar
92
Abdul Rahim Anggota DPRD Sulbar

MAMUJU,TERASSULBAR – DPRD Provinsi Sulawesi Barat  (Sulbar) minta pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulbar untuk segera menangkap pelaku dan memeriksa pihak yang diduga terlibat calo penerimaan CPNS lingkup Kanwil Kemenkumham Sulbar.

“Mestinya dilakukan penangkapan karena persoalan tersebut sangat serius dan akan banyak lagi korban bermunculan jika tidak tindak segera,” kata Abdul Rahim anggota DPRD Sulbar di Mamuju, Sabtu (19/01/19).

“Seharusnya dilakukan penangkapan karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, termasuk anggapan masyarakat bahwa dia tidak ada apa-apa,” sambung Rahim.

Rahim juga mengatakan, kasus ini juga membawa kredibilitas pemerintah yang saat ini menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

“Masa masih ada orang berani melakukan pungutan-pengutan. Apalagi menjajikan lulus CPNS Sangat menjijikkan. Seharusnya Pemerintah ikut mengutuk dan mendesak Penangkapan dengan ancaman hukuman sebesar-besarnya,” ujarnya.

Rahim juga menyampaikan dengan ditangkapnya pelaku tentu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya petunjuk keterlibatan pihak lain.

“Sepertinya saya sulit percaya kalau tidak ada aktor intelektualnya, maklum Irma itu hanya seorang ibu yang kerjanya Loundry. Kok berani-beraninya. Saya malah meminta Kapolda agar ikut memeriksa Kakanwil Hukum dan HAM guna memastikan bahwa dia dan jajarannya tidak ada yang terlibat,” ungkap Rahim.

Rahim sampaikan bahwadirinya cukup yakin tidak mungkin pelaku melakukan seorang diri, karena isunya dikaitkan dengan Kemenhukham sudah cukup lama, bahkan pihaknya dapat informasi dari dalam bahwa di internal Kanwil Kemenkumhan Sulbar sudah lama tahu kalau ada modus penipuan yang sedang berjalan di lapangan dengan memperlihatkan foto copy SK CPNS Kanwil Kemenkumham.

“Saya meminta Penyidik Polda agar segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis kasus ini, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM harus ikut diperiksa karena terkait sebagai Pimpinan lembaga yang “dijual” diduga dijual Irma, berikut nama Ibu Farida tertera dengan jelas dalam foto copy “SK” CPNS yang diduga kuat palsu itu. Sekali lagi, kepentingan pemeriksaan Kakanwil adalah memastikan bahwa institusi ini sangat clean and Clear dalam persoalan ini,” harap Rahim. (Advertorial)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *