Gubernur Sulbar Dinilai Melanggar Permendagri

MAMUJU,TERASSULBAR – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar (ABM) dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016.

Untuk menyampaikan aspirasi yang dilakukan Gubernur Sulbar tidak tepat tentang pendelegasian wewenang penandatanganan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Birokrasi Sulbar mendatangiKantor Gubernur Sulbar, Senin (3/7/17).

Dimana Gubernur Sulbar pada tanggal 13 Juni 2017 melantik sejumlah pejabat Eselon III melalui keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.2/220/2017. Namun, menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dalam rangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tangga pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kami minta Pak Ali Baal Masdar datang menemui dan menerima aspirasi kami,” harap Asri Hamid saat orasi.

Tak lama berselang, Gubernur Sulbar ABM yang menemui masa aksi mendapatpengawalan ketat aparat Kepolisian untuk menanggapi tuntutan yang disuarakan massa aksi.

“Pelantikan pejabat Eselon III adalah bentuk promosi jabatan, dan satu bulan ini akan ada mutasi lagi. Saya kira tidak ada masalah, karena mereka dimutasi naik jabatan,” jawab ABM dalam kerumunan massa.

Selain itu, Gubernur Ali Baal juga berjanji akan kembali melakukan dialog bersama massa aksi terkait alasannya melakukan mutasi jabatan. (hn)

Facebook Comments