Ini Isi Rekomendasi Pansus TBS ke Pemerintah Sulbar

- in Sulbar
349
Ketua Pansus TBS Rayu saat diwawancarai usai menggelar rapat.

MAMUJU,TERASSULBAR – Lama tak lagi terdengar tentang progres Panitia Khusus (Pansus) Tandan Buah Segar (TBS) untuk menuntaskan kasus Perusahaan Sawit yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar), yang tak mau patuh pada prosedur penetapan harga TBS, Ketua Pansus TBS Rayu, mengaku telah mengerahkan seluruh kemampuan kinerja pansus.

Ditemui disela-sela waktunya di Kantor DPRD Sulbar, Selasa (30/5/17), Rayu menganggap Perusahaan Sawit besar seperti, PT Unggul Widya Tegnologi Lestari (UWTL) dan PT.Asra Agro Lestari sangat “bandel”.

Dalam rapat penetapan harga TBS belum lama ini, dari sekian Perusahaan Sawit yang ada di Sulbar hanya beberapa saja yang melampirkan dokumen invoice. Sehingga Pansus TBS bersepakat dalam rapat yang baru-baru ini digelar mengeluarkan rekomendasi dengan berisiskan 9 poin.

Meski tak menyebutkan seluruh isi 9 poin tersebut, Ketua Pansus TBS Rayu membeberkan dua isi rekomendasinya ke Gubernur Sulbar untuk segera ditindaklanjuti.”Dari 9 poin itu ada laporan kami untuk ditindaklanjuti pemerintah dalam hal ini Komisi Informasi Publik (KIP) dan Polisi Daerah (Polda) Sulbar serta kami akan menindak tegas ya melalui pemerintah untuk menutup Perusahaan Sawit yang tak mau melampirkan invoive, cabut saja izin usahanya karena kami menganggap Perusahaan Sawit yang ada di Sulbar masih juga tak mau melampirkan invoice,” ungkapnya.

Rayu menampik, Pansus TBS yang dipimpinya tak bekerja maksimal dan tak serius dalam menyelesaikan masalah yang sudah 10 tahunan lebih dalam memainkan harga TBS.”Itu tidak benar, kami sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Bahkan sudah berkoordinasi dengan Komisis Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), dan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kalimantan dan bebrapa daerah lainya, tapi memang perusahaan perampok ini tidak mau juga patuh pada aturan pemerintah,” tegasnya.

Padahal Rayu menganggap, masalah pada harga TBS, yaitu hanya pada kewajiban Perusahaan Sawit untuk melampirkan invoice (dokumen) sebagai syarat dalam merumuskan penetapan harga TBS bersama pemerintah.”Masalahnya hanya tak melampirkan invoice ko,” tandasnya.

Selaku politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusung Ali Baal Masdar (ABM) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 15 Februari 2017 kemarin, Rayu mengatakan ABM mengaku siap untuk menindak Perusahaan Sawit yang tak patuh pada aturan.”Ya belia mengaku siap, dia menyampaikan untuk membuat beberapa rekomendasi dan sudah kami buat dan telah diserahkan ke Pemerintah Sulbar,” tutupnya. (hr)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *