Kejari Diminta Seret Pembuat Sporadik PPN Palipi

Pelabuhan Palipi Majene

MAJENE, TERASSULBAR – Modus korupsi pengadaan tanah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dinilai adanya kesepakatan buruk, sehingga pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene di minta bekerja secara profesional dalam menentukan siapa yang lebih berperan dalam pengadaan tanah tersebut.

Hal itu diungkapkan penggiat Anti Korupsi Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Hakim, Minggu (31/1/15).

Menurutnya, Kejari Majene seharusnya menyeret pembuat sporadik bukti kepemilikan tanah warga di Pelabuhan Palipi. Lebih lanjut, meskipun warga setempat meminta untuk di buatkan sporadik sebagai bukti kepemilikan tanah di lokasi proyek. Namun, hal tersebut semestinya tak di penuhi kalau memang tanah tersebut bukan milik warga .

“Inikan sudah terbukti kalau 25 sporadik yang di bayarkan pemerintah, uangnya sebagian di kembalikan ke negara,” jelasnya.

Selain itu, kata Anwar, ganti rugi pohon kelapa seharusnya juga menjadi perhatian Kejari Majene untuk melakukan investigasi siapa yang telah menikmati uang tersebut.

“Saya melihat tingkat kejahatan pidana sangat ekstra, karena 25 sporadik tidak menunjukkan adanya nilai jual objek pajak sebagai syarat ganti rugi tanah sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2012,” tutupnya. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *