Kuasa Hukum Mahyadin Sebut Ketua DPRD Sulbar Tidak Fair

Hatta Kainang Kuasa Hukum Mahyadin Mahdi

MAMUJU, TERASSULBAR – Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) salah satu Anggota DPRD Sulbar kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mahyadin Mahdi terus bergulir. Dijadwalkan tanggal 4 mendatang bakal kembali melakukan sidang lanjutan.

Proses PAW yang bergulir sejak saat akan dilantiknya Mahyadin Mahdi selaku Anggota DPRD Sulbar 2014, disebabkan konflik internal DPP Partai PPP antara kubu Romi dan Djan Faridz. Namun, langkah hukum dari pihak Mahyadin pun telah dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju, tetapi sayangnya gugatan tersebut tidak diterima dan kembali diajukannya lagi gugatan dari pihak kuasa hukum Mahyadin.

Dalam konfrensi pers yang dilakukan kuasa hukum Mahyadin, yaitu Hatta Kainang disalah satu warkop di Mamuju, Senin (25/7/16), mengatakan baru-baru ini Mahyadin kembali menerima surat untuk dilanjutkanya proses PAW.

“Meski gugatan kami tidak diterima, kami masih bisa melakuka gugatan baru. Beda kalau ditolak,” ujarnya.

Tak sampai disitu, ketika ada surat yang masuk dari kubu Romi untuk sementara tidak memproses PAW Mahyadin, tiba-tiba kata Hatta Kainang, Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara melakukan langkah proses PAW ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa melakukan konsultasi dengan pimpinan lain sebelumnya.

“Menurut pimpinan lainya, langkah Ketua DPRD Sulbar itu tidak dikonsultasikan dengan pimpinan lainya, sehingga kami keberatan dengan langkah-langkah seperti itu yang sangat merugikan klaian kami, kecuali tidak ada alasanya ya silahkan lakukan PAW. Inikan ada alasannya dan sementara kita melakukan proses dinpengadilan dengan nomor suratnya 10 dan nanti tanggal 4 kita sidang lanjutan kembali perkara ini,” sambungnya.

Dengan adanya langkah seperti itu, bagi Hatta Kainang, sikap yang diambil Ketua DPRD Sulbar tidak menunjukan profesionalisme.

“Kalau memang DPRD mau malakukan proses PAW Pak Mahyadin prosesnya jangan seperti ini. Sedangkan ada juga salah satu Anggota DPRD Sulbar yang tidak perlu saya sebut namanya dan tentu sudah diketahui, itu sudah di vonis tindak pidana khusus tetapi masih bertahan sebagai dewan. Inikan menjadi problem juga bagi saya, kita hatus faire lah kemudian rasional,” tegasnya.

Hatta mengaku telah menjelaskan kepada Ketua DPRD Sulbar tentang kasus tersebut, yang memiliki alasan dan landasan hukum yang tengah bergulir.”Ada tiga surat, yang pertama proses sidang tengah bergulir di pengadilan, kedua adanya surat dari kubu Djan Faridz dan surat untuk melakukan reafilitasi. Kalau tidak ada alsan boleh lakukan PAW, jangan sampai ada desakan-desakan dengan mudahnya melakukan cara-cara seperti itu,” terangnya.

Saat ditanya tentang apakah pengajuan proses PAW yang dilakukan partai telah memenuhi syarat, Hatta menuturkan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai prosedur dalam undang-undang parpol dan undang-undang MD3.

“Kalau proses PAW itu haknya partai, tapikan dalam undang-undang juga diatur upaya hukum yang kita lakukan di uu parpol dan uu md3. Itu jelas, jika terjadi sengketa antar partai politik itu diselesaikan di mahkamah partai, jika mahkamah partai tidak mampu maka dilakukan oleh proses pradilan. Itu kami sudah lakukan upaya-upaya seperti itu,” lebih lanjut.

“Sehingga kami menunggu gugatan dari Pak Faridz di Pengadilan Tinggi Jakarta soal SK kubu Romi ini. Dan kemudian secara pasti jangan melakukan proses PAW yang kemudian bagi saya akan menjadi PR baru bagi DPRD, tentu saya tidak akan membiarkan dan saya akan melawan institusi DPRD yang mengorbankan Mahyadin,” jelasnya.

Ia berharap prose tersebut dapat segera berakhir dan tidak merugikan siapun.”Kita tau untuk menjadi Anggota DPRD itu kita bersusah payah, berdarah-darah kemudian mau seenaknya dicungkil hanya karena dia memiliki otoritas sebagai ketua partai. Bagi saya itu adalah bentuk penzoliman dan itu harus dilawan, dan perlawananya itu jelas ada alasan-alasan kami, kalau tidak ada alasan ya silahkan di PAW,” tutupnya. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *