Laporan ADD Jalan Ditempat, Warga Pertanyakan Kinerja Kejari Mamuju

MAMUJU,TERASSULBAR – Lambannya respon pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, terhadap laporan dugaan penyimpangan dana Desa Hinua, menuai sorotan dari dari tokoh masyarakat setempat.

Pasalnya, laporan dugaan penyimpangan tersebut sudah diserahkan sejak sepuluh bulan kepada pihak Kejari Mamuju, namun hingga kini belum ada kejelasan.

Salah seorang tokoh masyakarat Bonehau, Daniel Betteng, mempertanyakan sejauh mana proses laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Kepala Desa Hinua yang telah masuk di Kejari.

“Saya mewakili masyakarat Desa Hinua, mempertanyakan laporan yang telah dimasukkan masyarakat di Kejari Mamuju. Ini kan sudah 10 bulan lamanya laporan masuk, tapi kenapa sampai hari ini belum ada kejelasan,” ujarnya, Sabtu (03/11/18).

Putra Bonehau yang juga merupakan pengusaha kapal di Banjarmasin ini, mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejari Mamuju untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut, agar menjadi warning bagi kepala desa lain.

Menurutntya, tidak ada alasan bagi penyidik Kejaksaan untuk tidak menindak lanjuti laporan itu karena sudah dilengkapi dengan lampiran bukti berupa dokumen. Apalagi menurutnya, dana desa sangat menjadi perhatian Presiden.

“Kita mendesak penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut agar menjadi pelajaran bagi kepala desa lain dan saya berharap, Kejari Mamuju serius menangani laporan masyarakat karena dana desa merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian bapak Presiden,” tegasnya.

Ia bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke Kopi Joni milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea jika tidak segera ditindak lanjuti.

“Ini kalau tidak ditindak lanjuti,saya akan bawa ke Kopi Joni, biar ramai,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Hinua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2009 hingga 2015 yang diduga dilakukan oleh oknum Kades setempat ke Kejari Mamuju.

Dalam laporan yang ditandatangani oleh puluhan tokoh masyarkat tersebut, mereka meminta pihak Kejari Mamuju untuk menyelidiki realisasi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2009 hingga 2015 karena dinilai sarat penyimpangan.

Realisasi dana desa baik fisik maupun non fisik sangat memprihatinkan. Selain itu, beberapa item kegiatan yang masuk dalam laporan pertanggung jawaban tahun 2015, seperti seminar lembaga adat, pelatihan kelompok tani dan beberapa jenis kegiatan lainnya juga di duga kuat fiktif. (tir)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *