Masyarakat Maupun Pers Wajib Kontrol Kebijakan Pemerintah

MAMUJU,TERASSULBAR – Sejatinya media massa atau pers sangat begitu penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Dengan keberadaan pers yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam dunia demokrasi. Dan dengan fungsi kontrol tersebut, tentunya semakin menguatkan peran dan fungsi pers dalam masyarakat. Karena diera saat ini, pers adalah Pilar keĀ  4 dari demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Meski sebagai alat kontrol sosial bagi pemerintah dalam kebijakanya, marwah insan pers juga harus tetap dijaga, karena media menjadi penyampai setiap aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Perlu diketahu, pers memiliki kekuatan melebihi dari kekuatan dari 1 kavaleri pasukan militer sekalipun. Karena dalam pemberitaannya Pers atau media massa bisa mempengaruhi khalayak publik, baik secara ideologi, politik maupun Budaya.

Berkaitan dengan peran itu, saat ini Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) beberapa bulan terakhir hingga saat ini menjadi perhatian khalayak, bahkan secara nasioanal setelah ditetapkanya sebagai tersangka, empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulbar atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 oleh Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Belum kering dengan kasus tersebut yang sampai saat ini masih berjalan proses hukumnya, kini kasus baru dan unik kembali menggemparkan Sulbar secara nasional setelah viralnya video Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) yang salah dalam membacakan urutan teks Pancasila saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda belum lama ini, yang mana sila pancasila kedua terganti dengan sila pancasila kelima.

Setelah viral dan menjadi perbinjangan khalayak, kembali publik dikagetkan dengan klarifikasi Gubernur Sulbar atas kesalahanya membaca urutan teks sila pancasila di kegiatan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) dan Temu Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) baru-baru ini, yang menyebutkan kesalahanya membacakan urutan sila pancasila karena jarak antara sila pancasila pertama terlalu jauh dengan sila pancasila kelima, dan iya mengatakan dihadapan para undangan dan peserta PKL yang diadakan di Gedung Dinas-Dinas (Gadis) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) “Bisa Tidak Didekatkan Itu”, sontak klarifikasi tersebut mengundang polemik baru.

Belum adanya klarifikasi secara resmi yang dilakukan Gubernur Sulbar dan terkesan menyepelkan kesalahan tersebut membuat masyarakat Sulbar geram, seakan ideologi negara itu diremehkan.

Banyaknya aspirasi masyarakat yang meminta agar Gubernur Sulbar untuk meminta maaf atas kesalahanya dengan ingin mendekatkan sila pancasila pertama dan kelima tentu menyakiti hati warga negara Indonesia.

Ramainya pemberitaan yang dipublis berbagai media cetak maupun elektronik terkait kasus tersebut, ada sisi penilaiaan yang berbeda dari segelintir orang yang menganggap media berpihak dan terkesan menyudutkan Gubernur Sulbar atas pemberitaan yang begitu masif.

Melihat persepsi tersebut, Praktis Pers Rifai Managkasi angkat bicara, ia menganggap langkah dan peran media sudah cukup tepat dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah yang melenceng dari visi misi pembangunan yang pro terhadap rakyat.

“Saya kira peran media dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah sudah tepat, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat atas kekecewaanya kepada Gubernur Sulbar atas kesalahanya dalam membacakan urutan teks pancasila dan menganggap sila pancasila pertama dan kelima terlalu jauh dan ingin mendekatkan. Ini ideologi negera tentu perlu menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, tetapi dalam menjalankan fungsi media harus pada rambu-rambu kode etik jurnalis,” terang Rifai, Rabu (23/11/17).

Ia pun turut menyayangkan sikap Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, yang tak menunjukan sosok demokratisnya dengan berani dan tegas memberikan peryataan secara resmi kepada masyarakat Indonesia, terkhusus Sulbar atas kesalahanya.

“Pak Gubernur kan tahu lewat penataran 4 Pilar Demokrasi tentang urutan sila pancasila, pasti akan memahami dengan baik maksud dan tujuan urutan sila pancasila itu dibuat dan ditetapkan sebagai ideologi negara yang tak bisa lagi diotak atik,” tegasnya.

“Bukan hanya itu, pendiri negara atau perumus pancasila sangat paham dan tepat dalam membuat dan urutas semua sila pancasila. Karena tidak mungkin masyarakat Indonesia bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia, jika tidak berketuhanan yang maha esa, tidak berkemanusiaan yang adil dan beradap, dan sebelum persatuan Indonesia serta kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” sambungnya.

Dan ia pun kembali menegaskan, apapun kebijakan pemerintah yang keluar dari koridor komitmen dan sumpahnya sebagai pejabat apalagi salah dalam membacakan ideologi negara, wajib bagi masyarakat Sulbar untuk memberikan perhatian kontrolnya kepada pimpinan daerah. (her)

Facebook Comments