Mateng dan Polman Dua Kabupaten Terendah Capaian Pengguna KB Baru

MAMUJU,TERASSULBAR РKabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Polewali Mandar (Polman) menjadi daerah terendah capaian peserta KB baru (PB) per mix kontrasepsi per kabupaten selama tahun 2018 di Sulawesi Barat (Sulbar).

Dimana Kabupaten Mateng hanya mencapai 43,87 persen dari total target 4110 PB, sedangkan Kabupaten Polman mencapai 53,93 persen dari total target 12.938 PB selama tahun 2018 kemarin.

Angka tersebut berada dibawah 4 kabupaten lainnya yakni, Kabupaten Mamuju 55, 52 persen dari target PB 6457, Kabupaten Pasangkayu 68,75 persen dari target PB 4198, Kabupaten Mamasa 89,54 persen dari target PB 2362 dan Kabupaten Majene yang meraih capaian tertinggi yakni 111,02 persen dari target PB 4245.

Capaian target tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Sulbar, Andi Rita Mariani saat konfrensi pers di kantornya, Jumat (08/02/19).

“Selama tahun 2018 kemarin, Kabupaten Mateng dan Polman menjadi kabupaten terendah capaiaan pengguna KB barunya per mix kontrasepsi per kabupaten sampai dengan Desember 2018,” ujar Rita.

Dengan capaian rendah dibeberapa kabupaten menurut Rita, juga mempengaruhi capaian target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dari BkkbN Sulbar yang hanya mencapai 71,89 persen dari total target 34.320 pengguna KB baru.

Rita mengatakan, mengapa Kabupaten Majene bisa melampaui capaian target mereka, karena Petugas Lapangan KB (PLKB) mereka yang sangat memadai.

“Di Majene satu PLKB itu, hanya membina satu sampai dua wilayah saja, berbeda di Polman dan Mateng ada PLKB yang membina 10 wilayah, sehingga sangat sulit bagi PLKB dalam bekerja,” kata Rita.

Selain PLKB, menurut Rita, keseriusan dukungan dari pemerintah setempat juga sangat penting dalam mejalankan dan mencapai target dari program-program KB ini.

“Sebenarnya mereka (pemerintah serempat) serius dalam mendukung, karena pernah kita sampaikan capaian kabupaten ini seperti ini dan apa yang perlu digenjot. Tapi alasan yang selalu muncul bahwa dukungan anggarannya itu kecil sekali, mungkin KB ini bukan program prioritas mereka,” jelas Rita.

Rita menuturkan, dukungan pemerintah daerah itu terlihat jelas dalam mensukseskan program-program KB, seperti halnya di Kabupaten Majene, pemerintahnya tetap mempertahankan struktur oraganisasi petugas KB mereka dan tidak dicampur dengan organisasi lain.

“Struktur organisasi KB Kebupaten Majene itu bagus, dia berdiri sendiri tidak digabung dengan instansi lain, sebelum dan setelah otonomi daerah, Majene masih memelihara PHLnya, mekasisme dilapangan masih dipelihara, karena orang-orang yang duduk jadi PLKB adalah mereka paham betul,” tutur Rita.

“Hal ini tidak seperti di kabupaten lainnya, karena di kabupaten lain, yang jadi PLKB keluar semua dan tidak diganti, makanya hancur capaiaannya,” pungkas Rita. (ru)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *