Menyikapi Pulau Balak-Balakng Pemprov Sulbar Gelar Rapat Bersama Pemkab Mamuju

Pejabat Gubernur Sulbar Carlo pimpin rapat bersama Pemkab Mamuju menyikapi Pulau Balak-Balakang.

MAMUJU,TERASSULBAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) langsung mengambil langkah atas tindakan Pemprov Kaltim terhadap Kepulauan Balak- Balakang, Kabupaten Mamuju dengan langsung menggelar rapat bersama dengan Pemkab Mamuju, Selasa (14/3/17).

Dilangsir dari laman humassulbarprov.go.id, rapat tersebut untuk memperjelas apakah dalam Perda Pemprov Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, dimana pada pasal 40 poin c nomor 6 yakni kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup didalam wilayah provinsi meliputi kawasan Pesisir dan laut Kepulauan Balabalagan.

Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Zainuddin Anas saat menerangkan wilayah kepulauan Balak-Balakang dihadpaan PJ Gubernur Sulbar Carlo.

“Kami ngin memperjelas Kepulauan Balabalagan yang dimaksud adalah Kepulauan Balabalakang yang masuk wilayah Kabupaten Mamuju atau bukan. Kalau memang itu yang dimaksud apa dasar mereka, karena secara hukum dan fakta, Balabalakang merupakan bagian dari Sulbar. Penduduknya pun didominasi oleh mandar, itu historinya. Kalau memang betul kita akan kordinasikan ke pusat agar tidak menjadi persoalan, “tandas Carlo.

Lebih lanjut Carlo menjelaskan, sesuai UU Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulbar dimana Balabalakang masuk dalam wilayah administrasi Sulbar.

Pejabat Gubernur Sulbar Carlo saat memimpin rapat tentang Pulau Balak-Balakang.

“Tim paling lambat harus berangkat besok (15 Maret,red), biar bisa diselesaikan secepatnya. Setelah ada klarifikasi dari sana, akan bersurat ke Kemendagri dan Kemenpolhukam untuk memfasilitasi permasalahan tersebut,”kata Carlo

Kepala Dishub Sulbar yang juga pernah menjabat sebagai Karo Pemerintahan Sulbar, Khaeruddin Anas pada kesempatan tersebut memastikan bahwa Balabalagan yang dimaksud oleh Pemprov Kaltim dalam Perda RTRW tersebut adalah Kepulauan Balabalakang yang menjadi wilayah Provinsi Sulbar.

“Model seperti ini persis sama yang dilakukan saat Pulau Lerelerekang diambil oleh Kalsel. Kita tidak mau ini terulang kembali. Hal ini harus diklarifikasi ke Kemendagri karena Perda tersebut terbit karena disahkan oleh Kemendagri dan kenapa Kemendagri terbitkan, sementara ada wilayah Sulbar yang masuk dalam wilayah Kaltim. Dari dulu wilayah Balabalakng ingin dimiliki karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam,”tandas Khaeruddin Anas.

Kadis Dinas Perhubungan Khairuddin Anas memberikan keterangan kepada Pejabat Gubernur Sulbar soal Pulau Balak-Balakkan.

Perwakilan Pemkab Mamuju yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Mamuju memberikan ketegasan bahwa penduduk Balabalakang saat ini dihuni oleh masyarakat asli Mandar, Mamuju, Tubo, Dungkai,Karampuang, Landi/Rangas dan Sumare. Masyarakat disana pun tidak pernah ada yang ingin pindah wilayah ke Kaltim, hanya saja Balabalakang memang lebih dekat ke Kaltim.

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Staf ahli Darno Majid, Kepala Bappeda, Junda Maulana, perwakilan Pemkab Mamuju dan OPD terkait lainnya. (rls)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *