Mini Market Menjamur, Bupati Mamuju Akui Belum Ada Perda

MAMUJU,TERASSULBAR -Pertumbuhan Mini Market yang kian menjamur di Kota Mamuju semakin menimbulkan keresahan, karena dianggap akan membunuh roda perekonomian masyarakat kecil.

Masyarakat berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Mamuju dapat mengatur dengan tegas pembangunan Mini Market.

Kepada media Bupati Mamuju, Habsi Wahid beranggapan sesungguhnya Pasar Tradisional dan Mini Market masing-masing memiliki tingkatan konsumen yang berbeda. Sehingga itu tidak mengganggu roda perekonomian masyarakat selama pembangunannya masih bepedoman pada aturan yang ada.

“Tentu pasar rakyat atau tradisional dengan Mini Market itu berbeda, pasar rakyat di Mamuju kota inikan hanya dua, Sentral Lama dengan Pasar Baru. Kedua pasar ini segmen masyarakatnya juga berbeda, kalau pasar tradisional adalah masyarakat yang ekonomi kebawah, sedangkan pasar moderen atau Mini Market yaitu segmen masyarakat menengah keatas,” sambungkan.

“Sehingga demikian tidak saling mengganggu. Karena semua punya masing-masing konsumen. Kemudian juga Mini Market harganya lebih mahal dibanding Pasar Tradisional,” ujar Habsi, Jumat (10/3/17).

Namun, tak teraturnya penyebaran Mini Market di Kota Mamuju, diakui Habsi, dan pihaknya akan menjadikan pekerjaan rumah bagi Pemkab Mamuju, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas tentang penempatan ruang ekonomi bagi investor yang masuk. Dan saat ini menjadi salah satu kendala Pemerintah Kota Mamuju dalam mengendalikan bertumbuh pesatnya pasar-pasar modern.

“Tetapi demikian, saya juga berterima kasih dengan masukan itu. Olehnya itu, kita bisa mengatur mungkin, mana ruang-ruang yang bisa diberikan izin, mana ruang yang tidak bisa diberikan izin. yang perlu pemerintah daerah lakukan sekarang adalah seberapa banyak yang kita berikan izin. Apakah dengan sekarang yang sudah kita berikan izin ini kita tutup sekaligus ataukah kita memberikan ruang atau tempat pada jalan-jalan yang memang layak untuk kita berikan itu. Oleh karenanya, saya akan membuat Peraturan Bupati (Perbup), karena memang belum ada dasarnya. kita berbicara tata ruang itu juga belum ada perdanya, di tata ruang itu tidak ada secara implisit mengatur tentang dimana ruang ruang ekonomi di dalam kota itu tidak ada di dalam,” paparnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat tim khusus yang untuk mengevaluasi perkembangan pasar-pasar modern.

“Sekarang di kota ini kita evaluasi dulu, saya sementara mencoba membuat satu tim untuk mengevaluasi kira-kira masih akan memberikan izin untuk pelaku ekonomi yang bermohon ataukah sama sekali kita tutup untuk kota. Namun, tidak bisa juga dipungkiri bahwa kenyamanan didalam berbelanja itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks modern itu,” terangnya.

Lain halnya dengan wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju, ia mengatakan bahwa tidak akan menterbitkan izin untuk pembangunan pasar modern.

“Kebijakan yang saya lakukan khusus untuk kecamatan, kita tutup sama sekali tidak boleh membangun di kecamatan. Ada satu di Tapalang ada satu sebelum saya, itu masih pelaksana tugas kayaknya, di Kalukku juga ada satu. Makanya setelah saya masuk, tutup. Nda boleh ada, setelah saya dilantik itu nda boleh karena telat izinnya. Itu ilegal, tetapi untuk menambah saya nda akan kasi izin,” tegas Hasbi.

Diketahui terkait belum adanya Perda yang mengatur tentang tata ruang penempatan pasar modern Pemerintah Kabupaten masih manganut pada jarak 500 meter dari pasar tradisional adalah area larangan membangun pasar medern. (hn)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *