Nurliana Tampik Bawaslu Miliki Perbedaan Persepsi Soal APK

PASANGKAYU,TERASSULBAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu, kembali menggelar rapat koordinasi tahapan kampaye pemilu 2019.

Rapat yang digelar di Aula Hotel Trisakti Pasangkayu, Rabu (31/10/18) dihadiri seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Pasangkayu, KPU Pasangkayu, partai politik dan pihak Kepolisian.

Nurliana, Komisioner Bawaslu Kabuapten Pasangkayu yang juga Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga menuturkan, tujuan dari kegiatan tersebut, yakni untuk menyamakan pemahaman PKPU Nomor 23 tentang kampaye, baik partai politik, KPU maupun Bawaslu kabupaten hingga ke kecamatan.

“Ini juga merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi terkait pengawasan Alat Peraga Kampaye (APK) Pemilu Tahun 2019, di Aula Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis 24 Oktober 2018 lalu,” kata Nurliana.

Dihadapan seluruh undangan rapat, mantan aktivis perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu juga, mengklarifikasi anggapan Bawaslu memilik perbedaan persepsi mengenai aturan PKPU Nomor 23 tentang APK.

“Bawaslu tidak pernah mempersepsikan lain tentang PKPU Nomor 23 tentangg APK di Pasal 32, 33 dan pasal 34 mengenai desain, jumlah, ukuran dan zona yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu,” jelasnya.

Tak segan-segan, pihaknya bakal menindak setiap peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan APK sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Jika melanggar aturan tersebut, jelas Bawaslu akan menindak. Namun, yang pastinya Bawaslu selalu mengedepankan pencegahan, maka kami lakukan rapat ini. Jika tindakan persuasif sudah dilakukan namun peserta pemilu tidak mengindahkan, maka kami akan merekomendasikan ke Satpol PP untuk ditertibkan,” tegasnya.

“Kami berharap rapat ini memiliki dampak positif, yaitu dapat meminimalisir pelanggaran peserta pemilu ditahapan kampanye ini,” tutupnya. (her)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *