Pemerintah Sulbar Bersama Kanwil Kemenkumham Ciptakan Produk Hukum Berkuaitas

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar menandatangani MoU produk hukum daerah.

MAMUJU,TERASSULBAR — Dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pemprov Sulbar bersama Pemkab se-Sulbar melakukan Penandatanganan MoU dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulbar yang berlangsung di Auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (2/6/17).

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut salah satu bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini, akan semakin memperkuat dan mempererat hubungan kerjasama yang selama ini telah terbangun dalam setiap proses pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Sulawesi Barat,” ungkap Ali Baal Masdar, seperti yang dilangsir dalam laman humas provsulbar.go.id.

Lanjut dikatakan Ali Baal, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan, salah satunya adalah keikutsertaan tenaga perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

“Kepada Kemenkumham RI agar di masa mendatang dapat memberikan kesempatan kepada ASN di Pemprov Sulawesi Barat untuk bisa diterima sebagai peserta diklat perancang Perundang-undangan, agar ke depan sudah banyak ASN Sulawesi Barat yang lebih memahami penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah” Harap pria yang akrab disapa ABM

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, Farida mengatakan, koordinasi dan kerjasama antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah sangatlah penting. “Kemenhumkam RI tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, khususnya pemenuhan kebutuhan tehnis bidang pemasyarakatan, imigrasi, kekayaan intelektual dan HAM,”kata Farida.

Terkait dengan pelayanan Hukum dan HAM, itu sudah berjalan dengan baik, hanya diperlukan tuntutan kerja sama dengan pemerintah daerah khusunya produk hukum daerah, dan harmonisasi rancangan peraturan daerah.

Kesempatan yang sama, Farida juga mewakili Irjen Kemenkum HAM RI menyampaikan terima kasih atas pemberian hibahnya dan kerjasamanya untuk rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) perempuan Sulbar.Pada kesempatan tersebut, Farida juga meminta untuk dapat meminjamkan Kantor Kementrian Agama yang lokasinya berada di dekat bandara , karena kedepan Kemenkumham akan banyak membangun Kantor Imigrasi.

“Pegawai Imigrasi tenaganya kurang dan perlu tenaga kerja, disebabkan mendapat tugas baru bahwa untuk mengatasi orang asing dan mengawasi orang yang kerja di luar negeri tanpa izin, tenaga Imigrasi kurang sekali,” kata Farida.

Dalam pertemuan tersebut, selain Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat Farida, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Irwan SP Pababri, Wakil Bupati Kabupaten Majene, Lukman, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara, Muhammad Saal, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, Muh. Amin Jasa, Kepala OPD lingkup Sulbar, serta undangan lainnya. (Advetorial)

Facebook Comments