Pemkab Mamuju Raih Penghargaan Dari Ombudsman RI

- in Mamuju
111

TERASSULBAR,JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menerima apresiasi berupa penghargaan dari Ombudsman RI atas upaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Penghargaan tersebut diterima olah Bupati Mamuju Habsi Wahid saat malam penganugrahan Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa Jakarta, Rabu (27/11/19).

Pemkab Mamuju menerima penghargaan atas penilaian terkait kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, kenyamanan pengguna layanan dalam mengakses pelayanan dan kesesuaian standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.

Apresiasi dan penghargaan ini diberikan oleh Ombudsman kepada 33,02 persen kabupaten se-tanah air setelah beberapa fariabel penilaian telah berhasil ditingkatkan dari tiga zona penilaian yakni merah (terendah) kuning (menengah) dan hijau (tertinggi), dan Mamuju telah berhasil memenuhi kriteria pada zona hijau.

Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan dirinya bangga atas peningkatan yang dialami jajaran Pemkab Mamuju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, dirinya menilai kerja keras semua jajaran telah berhasil membuktikan bahwa pelayanan publik di Ibu kota Sulbar semakin meningkat.

“Ini buah atas kerja keras bersama untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat,” kata Habsi.

Opeh karena itu, Habsi meminta kepada semua jajaran pemerintah daerah kabupaten Mamuju utamanya yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas dan tidak terpengaruh terhadap dinamika sosial politik yang sangat dinamis.

“Tugas kita hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, hasilnya tentu akan kita kembalikan kepada masyarakat yang akan memberikan penilaian apakah kita sudah baik atau belum, namun dari adanya penilaian Ombudsman ini tentu kita sudah mendapat lampu hijau bahwa pelayanan yang kita berikan telah sesuai jalur yang baik, jadi mari dilanjutkan agar semakin baik,” ujar Habsi.

Untuk kabupaten se-Sulbar hanya terdapat tiga kabupaten yang telah berhasil masuk zona hijau berdasarkan penilaian Ombudsman, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju tengah dan Kabupaten Mamasa. (**)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *