Pemkab Matra Didesak Evaluasi Pengelolaan BPJS RSUD Yang Tak Transparan

PASANGKAYU,TERASSULBAR – Pasca mogok kerja yang dilakukan sejumlah perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) baru-baru ini, belum juga ada langkah kongkrit yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah (Pemkab) Matra, dalam menangani pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai tak transparan.

Sejumlah perawat yang ada di RSUD Matra, mogok kerja akibat tidak sesuainya pemberiaan upah jasa dari pihak pengelola BPJS RSUD Matra. Pasalnya, yang seharusnya upah jasa dari pihak pengelola BPJS RSUD Matra diberikan kepada perawat pertriwulan, namun baru diberikan di Januari 2018 ini.

Kepada wartawan terassukbar.co, saat bertemu disalah satu warkop di Pasangkayu, (15/1/18),
salah satu perawat yang bekerja di RSUD Matra yang enggan di publikasikan indetitasnya mengungkapkan, dirinya bersama perawat lainya merasa dirugikan dari pihak pengelola BPJS RSUD Matra karena keterlambatan pencairan dana BPJS.

“Yang diterima teman-teman itu tidak sesuai. Ditahun lalu 2016 kami menerima 2,5 juta selama 5 bulan, tetapi di 2017 ini ada peningkatan jumlah pendapatan BPJS di RSUD Matra, yaitu kenaikanya tiga kali lipat. Nah yang kami terima tidak sesuai, baru dibayarkan di Januari 2018 ini dari Bulan Januari-September 2017, sedangkan Oktober samapai Desember 2017 itu yang belum dibayarkan,” ungkapnya.

Kejadian seperti ini bukanlah kali pertama terjadi kepada perawat yang ada di RSUD, dikepemimpinan Direktur Umum RSUD Matra sebelumnya pun sempat terjadi. Bukanya melakukan pembenahan, pengelolaan BPJS RSUD Matra malah melakukan hal yang sama, dan Pemkab Matra pun tak melakukan evaluasi.

“Ini bukan terjadi pertama kali, seharunya ada pembenahan malah terulang lagi. Belum lagi kami tidak dilibatkan dalam penetapan besaran upah jasa BPJS RSUD Matra yang kami terima,” paparnya.

Iya juga menuturkan beberapa poin buruknya sistem dalam pengelolaan BPJS di RSUD Matra.”Dalam penetapan besaran upah jasa itu tidak ada Surat Keputusan (SK) Bupati Matra, selain kita tidak dilibatkan. Kemudian ada indikasi pemalsuan tandatangan yang dilakukan pihak pengelola BPJS RSUD Matra dalam proses pencairan,” bebernya.

“Ada buktinya, tetapi pihak keuangan BPJS RSUD Matra tidak mau berikan, dan pemerintah seakan melindungi ini seakan kami tidak tau aturan,” sesalnya.

Atas kekecewaan tersebut mengatakan, dirinya bersama perawat lainya sempat menyambangi Bupati Matra Agus Ambo Dwija, dan hari itu juga (Minggu kemarin) pihak BPJS Matra dipanggil ke Pendopo Bupati Matra untuk mengklarifikasi, namun tak juga menemukan titik temu karena pihak pengelola BPJS RSUD Matra enggan transparan terhadap sistem yang mereka gunakan.

“Saat mogok kemarin kami sempat berkunjung ke Pak Bupati, kami menuntut transparansi. Dan dari pembahasan kemarin memang benar ada perpedaan nilai pencairan dana BPJS RSUD Matra di 2016 dan tahun 2017,” ujarnya.

Dan sampai saat ini, ia menyayangkan langkah Pemkab Matra yang lambat dalam mengevaluasi pihak BPJS RSUD Matra.

“Sampai saat ini belum ada realisasi dari hasil dialog kemarin, dan pihak pemerintah harus serius menangani BPJS di rumah sakit, karena itu sudah berkali-kali terulang sebelum dirut yang baru,” harapnya. (her)

Facebook Comments