Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Sulbar Dinilai Terburu-buru

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamasa Munandar Wijaya

MAMUJU,TERASSULBAR – Penunjukan Syamsul Samad untuk mengisi kursi Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) sementara waktu yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dinilai terburu-buru.

Pasalnya, kebijakan yang tak melalui Rapat Paripurna DPRD Sulbar untuk menjadi kesepakatan bersama di DPRD mendapat protes dari beberapa pimpinan DPRD Sulbar.

Diisinya kursi Ketua DPRD Sulbar oleh Syamsul Samad yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Sulbar dari Fraksi Partai Demokrat, karena Andi Mappangara yang dibulan ini akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga kursi pimpinan kosong.

Namun, Sayamsul Samad saat dikonfirmasi kembali terkait polemik penunjukannya, dirinya tetap menggap penunjukan pengisian kursi pimpinan DPRD Sulbar telah melalui proses Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 pasal 41 ayat 3.

“Kita juga sudah konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan perintah Mendagri seperti itu harus mengacu ke PP tersebut. Prosesnya sudah dilakukan semua,” kata politikus Partai Demokrat itu, Jumat (19/8/16).

Ia mengaku, adanya surat dari DPD Partai Demokrat Sulbar yang menunjuk dirinya untuk mengisi kursi Ketua DPRD Sulbar, telah dilanjutkan dalam rapat pimpinan diperluas dan disepakati.”Jadi sudah sesuai prosedur semua, tidak ada masalah,” tegasnya.

Pengakuan Syamsul Samad yang telah mealui rapat pimpinan atas penunjukanya, sontak mendapat tanggapan kembali dari Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya.

“Jadi yang jadi problem disini adalah mekanisme menetapkan pimpinan DPRD sementara yang terlalu terburu-buru, sehingga mengabaikan aturan yang ada. Kapan ada rapat?. Rapat apa dan dimana?. Saya pimpinan DPRD, tidak mungkin tidak tau bila ada jadwal rapat yang resmi,s” ujarnya.

Kepada wartawan terassulbar.co, Munandar meluruskan sekaligus menjelaskan tentang aturan dan mekanisme penunjukan pengisian sementara kursi Ketua DPRD Sulbar.

“Memang benar di atur di PP 16 tahun 2010 sangat jelas. Bahkan edaran mendagri nomor 161 tahun 2012 juga sangat jelas. Tetapi itu ada mekanisme, yaitu rapat pimpinan, rapat bamus dan paripurna untuk di putuskan menjadi keputusan DPRD. Itu yang tidak satupun di lakukan,” terangnya.

Sehingga ia menganggap, tidak ada legalitas menjalankan tugas dan fungsi pimpinan sementara, bila mekanisme sesuai aturan yang ada tidak dilakukan.

“Pimpinan DPRD Provinsi Sulbar itu di SK kan Mendagri dan di ambil sumpah janjinya oleh Kepala Pengadilan Tinggi. Nah adapun pimpinan DPRD sementara hanya di putuskan dalam keputusan DPRD melalui paripurna dan tidak dilantik, artinya tugas pokok dan fungsinya jelas sangat terbatas. Itu yang harus dipahami, karena tidak mungkin keputusan DPRD lebih tinggi dari pada SK Mendagri,” jelasnya. (*)

Facebook Comments