Pernikahan Dini, Sulbar Tertinggi di Indonesia

MAMUJU,TERASSULBAR – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rangka mensosialisasi provinsi layak anak, Kamis (12/04/18).

Untuk mennjadi provinsi yang layak anak, masih banyak indikator yang harus terlebih dahulu dipenuhi Sulbar, dan yang menghawatirkan saat ini Sulbar masuk Provinsi yang paling tinggi pernikahan dini.

“Sulbar masuk nomor satu paling tinggi angka pernikahan dini seluruh indonesia. Ini harus menjadi perhatian kita bersama yang menjadi tanggung jawab semua pejabat terkait, sehingga Sulbar bisa menjadi Provinsi layak anak,” katanya.

Lanjut Yohana, anak harus menjadi pelopor dan pelapor atas kejadian kekerasan, karena anak adalah masa depan bangsa indonesia, khusus anak di Mamuju merupakan masa depan Sulbar.

“Anak itu salah satu pilar yang menjadi perhatian negara, mulai dari hak untuk sekolah, hak bermain, dilindungi beraktiftas dan itu adalah hak anak-anak menjadi perhatian negara. Ini perlu kerja keras Sulbar agar bisa menekan angka pernikahan dini,” tambahnya.

Yohana juga menyampaikan pemerintah pusat terus berupaya untuk menekan pernikahan dini, bahkan berbagai cara dilakukan seperti mencanangkan untuk stop perkawinan anak dan pihaknya juga sudah mengunjungi Kementerian Agama agar adanya revisi undang-undang pernikahan.

“Kita harus mensosilisaikan kepada masyarakat dengan pendekatan budaya karena ini salah satu penyebab adanya pernikahan dini. Kita juga meminta adanya revisi UU dengan menaikan batas usia pernikahan sehingga tidak ada lagi menikah dibawah umur,” ungkapnya.

Sementara itu, Yohana menilai meskipun penduduk Sulbar lebih kecil dibandingkan dengan pulau jawa, namun persentasi pernikahan dini 37 persen sangat tinggi didapat Sulbar dibandingkan didaerah jawa yang hanya berada pada kisaran 20 persen lebih. Sehingga dirinya berharap peran semua sektor diperlukan untuk menggalakan sosialisai kepada masyarakat agar metode berpikirnya berubah.

“Pemda harus fokus pada sosialisasi untuk menekan angka pernikahan dini ini, sehingga bisa menekan dan Sulbar bisa masuk provinsi layak anak,” ujarnya. (ru)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *