Program Three Ends Stop Kekerasan Perempuan dan Anak

MAMUJU,TERASSULBAR – Maraknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, membuat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas program Three End.

Program Three End berfokus pada tiga hal yaitu, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang (trafficking), akhiri ketidakadilan pada sumber daya ekonomi bagi perempuan. Dan saat ini bertambah satu komponen menjadi three end plus, yaitu akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.

“Bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai akses ekonomi, bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama dalam akses pembangunan dan menikmati pembangunan ini, kesetaraan gender sudah mesti teraplikasi di masyarakat kita. Untuk di daerah kita kita di Sulbar, konsep Siwaliparri bisa kita liat dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mencari kesempatan untuk mencari nafkah demi mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama dalam menyiapkan generasi emas kedepan,”kata Gubernur Ali Baal masdar saat menghadiri acara Kampanye Three Ends yang berlangsung di Gedung Assamalewuang Majene, Kamis, 9 Agustus 2018.

Ia juga mengharapkan melalui momnetum Kampnaye Three Ends , diharapkan semua pihak bisa bersinergi mulai dari lembaga pemerintah, swasta dan media serta organisasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang mampu melindungi perempuan dan menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak.

“Sudah saatnya mengakhiri budaya kekerasan dan sejatinya membangun keluarga yang harmonis, dan buka akses ekonomi kepada kaum perempuan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak di setuiap keluarga,”tandas Ali Baal.

Ketua Panitia, Hartati Zainuddin menyampaikan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin kompleks dan memprihatinkan. Sesuai data yang tercatat di P2TP2A Sulbar, tahun 2016 kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi sebanyak 130 kasus, tahun 2017 sebanyak 287 kasus, dan tahun 2018 periode Januari-Mei sebanayk 43 kasus dengan persentase tertinggi pada pada kasus kekerasan fisik, dan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Angka tersebut merupakan fenomen gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan fakta di lapangan.

Data pekerja anak sendiri tahun 2016 sebanyak 19,82 persen, dan menjadi peringkat ketiga tertinggi secara nasional setelah Papua dan Sulawesi Utara. Selain pekerja anak, juga maraknya pernikahan anak juga menjadi isu publik di Provinsi Sulawesi Barat dengan termasuk peringkat tertinggi secara nasional.

“Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun perlu kerjasama semua sektor, butuh gerakan semesta yang memungkinkan tercapainya kesepahaman berbagai pihak. Mulai dari orang tua (keluarga), guru( sekolah) , pemerintah pusat, pemerintah daerah, media dan masyarakat. Kita semua berharap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah ini terus bisa dikurangi dan diakhiri,”kata Hartati.

Hadir pada juga pada kesempatan tersebut anggota DPR RI Komisi VIII yang juga merupakan Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Bupati Majene dan Ketua TP PKK Majene, anggota DPRD Sulbar, Marini Arikati , Kapolres Majene sejumlah perwakilan anak dan undangan lain. (**)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *