Realisasi Program OPD Lambat, Sekprov Minta Kurangi Perjalanan Dinas

- in Sulbar

MAMUJU,TERASSULBAR – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai lambat dalam merealisasikan program 2019.

Hal tersebut dikatakan, Sekretaris Daerah Sekda Pemprov (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris saat apel bersama di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Senin (10/06/19).

Dimana menurut Idris, perjalanan dinas sejumlah pejabat di OPD menjadi hal utama yang menghambat terealisasinya program-program yang ada di tahun 2019 ini.

“Untuk itu, kita harus lakukan kendali internal. Perjalanan eselon III dan IV harus dikurangi,” kata Idris.

Sebab, hingga saat ini kata Idris, alasan disistem selalu menjadi alasan belum tercapainya 50 persen realisasi program yang sudah dilelang.

Idris menuturkan, jika melihat waktu kerja maksimal sisa sekitar 135 hari sudah tidak rasional. Ini bentuk kelalaian dalam perencanaan.

Pemprov Sulbar menetapkan APBD 2019 sebesar Rp 2,1 triliun, ditetapkan Desember 2018 lalu. Harap realisasi pembangunan bisa dipercepat. Sayang, proses pembangunan masih saja melambat.

Terbukti, berdasarkan data yang dihimpun secara menyeluruh pagu program proyek yang tercatat di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Sulbar pagu program yang lelang masih Rp74 milliar.

Kepala unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Sulbar, Hamdani Hamdi, mengutarakan, akumulasi data RUP 2019 saat ini baru 33 paket yang tayang. Adapun rinciannya, Konsultansi 7 paket, konstruksi 10 paket, barang 13 paket, dan jasa lainnya 3 paket. Untuk pagu Rp74 miliar.

“Ini termasuk lamban, karena sudah triwulan kedua realisasi program belum maksimal dari tiap OPD,” tutupnya. (fr)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *