Ribuan PPNI Sulbar Tuntut Upah Rendah

MAMUJU,TERASSULBAR – Jelang peringatan Hari Perawat Nasional (HPN) yang jatuh pada 17 Maret 2017, ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar aksi serentak dibeberapa wilayah, Kamis (16/3/17).

Tak ketinggalan PPNI Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pun turut memperingati jelang HPN yang di pusatkan di Kabupaten Mamuju.

Ribuan perawat yang start dari Anjungan Pantai Manakarra Mamuju Pukul 09:00 wita, bergerak menuju Kantor Gubernur dan DPRD Sulbar dengan mengendarai kendaraan masing-masing dan dilanjutkan dengan berjalan kaki.

Dalam aksinya mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Sulbar dan Anggota DPRD Sulbar. Adapun tututannya adalah, stop diskriminalisasi perawat, angkat perawat honor jadi PNS tanpa syarat, beri upah layak bagi perawat, hapus sistem kerja Tenaga Kerja Sosial dan Tenaga Harian Lepas (TKS-THL) dari instansi pemerintah, revisi uu ASN yang memihak kepada honorer.

“Kami menuntut bagaimana upah hari ini yang begitu rendah,” kata Arman selaku Koordinator Lapangam (Korlap) saat menyampaikan orasinya.

Upah yang perawat terima, kata Arman, jauh dari harapan dan kelayakan selaku tenaga kerja honorer.”Bahkan sukarela yang bekerja melebihi dari pekerjaan PNS tidak dibayar sama sekali. Kami di gaji perbulan 400 ribu rupiah, itu pun dibayarkan pertriwulan bahkan terkadang perenam bulan sekali,” bebernya.

Dengan aksi yang dilakukan ribuan perawat se Indonesia ini, Arman berharap, rekan perawat yang telah lama mengabdi mendapat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Selain mendapat upah yang layak semoga dengan ini juga perawat yang telah lama mengabdi dapat diangkat menjadi pegawai PNS,” harapnya.

Menanggapi tuntutan ribuan perawat yang menggruduk Kantor Gubernur Sulbar, Pejabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu, menemui para unjuk rasa untuk mendengar tuntutan dan berdialog.

Dihadapan ribuan masa aksi, Carlo berjanji akan berusaha merealisasikan tuntutan para perawat tersebut.”Kita akan lakukan upaya untuk merealisasikan tuntutan teman-teman perawat, karena itu tugas dari pemerintah pusat,” tegas Carlo.

Tuntutan nantinya akan dibicarakan dengan pihak tetkain untuk mendapatkan solusi demi kecerahan masa depan perawat honorer.”Untuk itu saya akan upayakan secara maksimal tuntutan rekan-rekan. Dalam waktu dekan kita akan bicarakan dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian disampaikan ke pusat,” terangnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengapresiasi aksi dan tuntutan para perawat Sulbar untuk memperoleh haknya.

“Saya menyambut dengan penuh suka cita, karena saya tahu persis bagaimana duka kelelahan dan keringat saudara-saudara selama ini dengan sabar melakukan perawatan pasien di pusat-pusat pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Dan selaku wakil rakyat, pihaknya akan mengawal tuntutan para perawat.”Ini menjadi tanggung jawab kami di DPRD Provinsi Sulbar untuk mengawal aspirasi rekan-rekan sampai di pemerintah pusat.

Kami akan meminta gubernur dan dinas terkait agar upah rekan perawat menjadi perhatian penting,” tandasnya.

Dari jumlah registrasi massa aksi sedikitnya mencapai 1500 peserta yang terdiri dari tenaga perawat di enam kabupaten se Provinsi Sulbar. (hn)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *