Soal PI Migas Sebuku, Direktur PIC : Jangan Seret Rakyat

- in Sulbar

MAJENE,TERASSULBAR – Pro dan kontra tanggapan masyarakat dalam menyikapi kebijakan Gubernur Sulbar, tentang pembagian dana Participasing Interest (PI) migas Blok Sebuku (Pulau Lerek-lerekang) bakal menjadi polemik yang berkepanjangan.

Pasalnya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mewacakan akan melakukan pembagian PI Migas Blok Sebuku sesuai dengan kehendaknya, atau keluar dari diktum Memorandum Of Understanding (MoU) beberapa tahun lalu antara Pemprov Sulbar-Kalsel di Istana Wakil Presiden.

Pulau Lerek-lerekang yang berada diperairan Kabupaten Majene, dan Pemerintah Kabupaten Majene menolak atas pembagian hasil berdasarkan kebijakan Gubernur Sulbat atau keluar dari MoU.

Atas kekecewaan itu, lapisan pemerintah Kabupaten Majene hingga masyarakat Majene terus menggelar aksi penolakan, dan baru-baru ini digelar di simpang empat Jalan Trans Sulawesi Majene yang dihadiri, Bupati Majene, mantan Bupati Majene Kalma Katta, Ketua DPRD dan beberapa Anggota DPRD dan tokoh lainya.

Menyikapi itu Direktur Prima Center Indonesia (PIC), Muhammad Rum turut menanghapi sikap Pemerintah Kabupaten Majene yang merasa dirugikan atas kebijakan Gubernur Sulbar.

“Jangan ada dikotomi provinsi dan kabupaten seolah-olah jika kewenangan pada provinsi, maka hak rakyat kabupaten untuk menjadi lebih baik menjadi tidak terpenuhi,” ujarnya, Sabtu (23/6/18).

Pria yang akrab disapa Rum ini, menyatakan, jika Pemerintah Kabupaten Majene tetap ngotot bicara hak berdasarkan wilayah administrasi kenapa tidak angkat juga soal kehutanan, perikanan laut, SMA, yang dulu kewenangannya berada di kabupaten?.

“Bukan kah sektor itu sama pentingnya untuk rakyat,” ungkapnya.

Ia menyayangkan, Pemerintah Kabupaten Majene yang melibatkan masyarakat dalam aksi kebijakan Gubernur Sulbar.

“Persoalan mestinya disekat pada perdebatan dan kajian aturan dan kewenangan antar pemerintah provinsi dan kabupaten, berdasarkan referensi-referensi yang menjadi pegangan masing-masing lembaga,” tetangnya.

“Jangan seret rakyat keranah itu, jadikan rakyat jadi penikmat perdebatan dan diskusi yang mestinya cerdas terhadap sebuah persoalan kepentingan yang bernama kewenangan. Karena semua gubernur dan bupati sudah disumpah bekerja dengan beragam visi misi yang bermuara pada rakyat,” tutupnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *