Sulbar Ditarget 5.500 Hektare Lahan untuk Peremajaan Kelapa Sawit

MAMUJU,TERASSULBAR – Program Pemerintah Pusat terkait Replanting atau peremajaan kelapa sawit akan mengenai 5.500 hektare lahan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, Abd Waris Bestari saat ditemui di ruangannya, Selasa (12/02/19).

“Sesuai hasil rakarnas kami kemarin, untuk tahun 2019 ini, kita ditarget oleh pusat yakni Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian itu 5500 hektare lahan kelapa sawit yang terkena peremajaan,” ungkap Waris.

Untuk memenuhi kuota lahan tersebut, Waris mengatakan, pihaknya telah menerima data lahan yang siap di dua kabupaten yakni Pasangkayu dan Mamuju Tengah (Mateng).

“Dari 5.500 hektar ini, yang kita harapkan potensi itu ada di Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu itu sudah memasukkan usulan untuk 2019 lebih dari 3500 hektare, kemudian Mateng itu kurang lebih 2500 hektare, jadi lahan sudah terpenuhi,” kata Waris.

Lanjut Waris, pemenuhan terget lahan sudah tercapai, tinggal bagaimana kedua kabupaten tersebut dapat mempercepat proses keluarnya Surat Keputusan Calon Petani Calon Lahan (SK CPCL).

“Nanti setelah lengkap CPLCnya itu, semua dokumen-dokumen yang ada sudah lengkap, baru kita usulkan ke Dinas Perkebunan kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi teknis (rekomtek),” terang Waris.

Karena menurut Waris, pihak Dinas Perkebunan kabupatenlah yang melakukan verifikasi untuk setiap kelompok tani yang akan mengikuti peremajaan kelapa sawit ini.

“Untuk ikut peremajaan ini, agar para petani sesegera mungkin mengusulkan ke Dinas Perkebunan kabupaten, kemudian tim Dinas Perkebunan kabupaten akan melakukan verifikasi kelompok-kelompok mana yang layak atau tidak untuk ikut peremajaan,” jelas Waris.

Untuk peremajaan kelapa sawit di Sulbar, waris berharap, agar dapat dilakukan pada tahun ini, mengingat terdapat beberapa kelompok tani yang telah siap melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Ditjen Perkebunan.

“Dan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terealisasi, karena untuk Pasangkayu itu ada dua kelompok tani yang dalam waktu dekat akan melakukan tandatangan MoU dengan BPDKS Ditjen Perkebunan, kemudian dari Mateng ada satu kelompok,” katanya.

Untuk tiap hektare lahan yang ikut program peremajaan kelapa sawit, petani akan mendapatkan dana sebesar 25 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukkan mulai dari penebangan samapai dengan penanaman kelapa sawit.

“Dana bantuan tersebut diperuntukkan mulai dari penebangan sampai penanaman, setelahnya petani diharap mempunyai dana sendiri, kalau tidak petani bisa bekerja sama dengan perbankan,” jelasnya.

Lebih lanjut Waris menjelaskan, proses pencairan danan bantuan tidak bisa sekaligus cair semuanya, namun harus secara bertahan sesuai dengan pengusul Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan oleh petani.

“Dalam peremajaan ini, tidak serta merta satu kaligus dicairkan oleh petani, itu berdasarkan tahapan. Umpanya setelah masuk direkening Gapoktan atau Koperasi, maka petani itu mengusulkan sesuai RAB apa yang dibutuhkan, sehingga pencairan berdasarkan tahapan apa yang akan dilakukan,” tutup Waris. (ru)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *