Wakil Ketua KPPU RI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Penetapan Harga TBS

MAMUJU, TERASSULBAR – Wakil Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) R. Kumia Sya’ranie, SH, MH, menilai ada indikasi pelanggaran dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal itu diungkapkan usai melaksanakan rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) TBS di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (23/03/17), Wakil Ketua KPPU RI menyampaikan pendapatnya mengenai polemik penetapan harga TBS di Sulbar, menurutnya dalam kasus ini ada dugaan indikasi pelanggaran.

“Kalau kita lihat ini ada yang tidak fair, ada indikasi pelanggaran tapi ini masih dugaan. Inikan baru cerita orang secara lisan, apa benar atau tidak,” paparnya.

Untuk menindaklanjuti dan membuktikan kebenaran dibalik penetapan harga TBS, KPPU RI berdasarkan pasal-pasal KPPU dalam menyikapi sebuah kasus, membutuhkan dokumen yang kongkrit, yang harus diserahkan.

“Kita butuhkan dokumen-dokumen yang lebih kongkrit lagi, begitu dia kasih dokumen yang lebih lengkap kita baru lihat. Karena kalau di pasal-pasal kami, ada beberapa pasal-pasal tentang bius posisi dominan, tentang kemitraan kewenangan kita atau dia meletakkan harga yang lebih rendah. Nanti kita lihat, kita harus ada dokumen tertulis, dan invoice kita perlu,” jelasnya.

Jika merujuk pada prinsip kemitraan, kata Kumia,  maka disitu ada ketidak jelasan.

“Karena menurut prinsip kemitraan-
kemitraan itu prinsipnya harus saling mempercayai, seling menguntungkan, harus saling memperkuat. Kemudian tidak boleh yang kecil di kalahkan yang lebih besar, dan salah satunya keterbukaan invoice itu. Kita tahu disitu kan ada rincian, kalau itu tidak ada kan gelap. Jadi kita sebagai mitra cuma kerja saja tidak tahu detailnya”, tutupnya. (rb)

Facebook Comments